Soal Tamansari, Pakar: Penataan Kawasan Kumuh Bukan dengan Penggusuran

Hingga saat ini, kata Frans, Pemkot Bandung belum memiliki standarisasi kumuh di daerahnya. Cap kumuh ke wilayah Tamansari menurutnya merupakan klaim pemerintah yang tidak memiliki dasar.

"Taruh saja Pemkot Bandung menggunakan standar kumuh dari Kementerian PUPR. Tapi itu tidak bisa disamaratakan untuk seluruh daerah di Indonesia," ujar Frans.

"Rumah masyarakat pedalaman, jika dibangun di tengah kota bisa dianggap kumuh. Ini kan harus ada standarnya setiap daerah. Standar kumuh Jakarta dengan Bandung itu berbeda. Tingkat pendapatan, kultur juga berbeda. Tingkat akses bahan bangunan juga berbeda," sambungnya.

Dari data yang dihimpun Frans, rancana pembangunan Rumah Deret tidak ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bqndung. Hal itu menurut Frans akan berbenturan dengan izin lingkungan jika Pemkot mengeluarkannya.

"Rencana Rumah Deret ini tidak ada di rencana tata ruang. Yang saya ketahui, proyek itu hanya ada di rencana induk permukiman dan perumahan," kata Frans.

Selain itu, kata Frans penunjukan pengembang oleh Pemkot Bandung juga bermasalah. Pengembang yang diketahui PT Sartonia Agung masuk dalam daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Frans beropini, rencana Pemkot Bandung membangun proyek rumah deret itu bukan hanya kepentingan hunian layak belaka. Lebih dari itu, Frans menilai ada kepentingan ekonomi karena wilayahnya strategis.

"Bukan hanya RW 11. RW 9, RW 10, RW 12 itu juga sama lahan negara bebas. Kenapa yang dipilih RW 11?" ucapnya.

"Ada kepentingan kapital yang besar di sana. Karena, pertama wilayahnya strategis, kedua dekat dengan Baltos (Mal Balubur Town Square) sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding RW yang lain," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan mengatakan, Pemkot Bandung mengambil langkah melakukan pembangunan rumah deret dengan tujuan untuk menciptakan hunian yang layak.

Proyek pembangunan itu, menurut Dadang, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Kawasan Pemukinan bahwa pemerintah diwajibkan untuk mengadakan hunian layak.

"Pembangunan Rumah Deret Tamansari menyediakan tempat tinggal dan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus penanganan kawasan kumuh," ucapnya.