Ridwan Kamil Siap Terima Gugatan Atas Polemik Pemilihan Rektor Unpad

Menurut Emil, sapaan Ridwan Kamil, sebagai anggota MWA dia menyerahkan seluruh permasalahan teknis kepada keluarga besar Unpad. Termasuk dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang telah ditunjuk oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti).

Dengan kondisi ini Pemprov Jabar hanya mengikuti keputusan yang ada dari seluruh keputusan MWA. Sebab, lanjut Emil, apa pun yang terjadi seluruhnya telah dikoordinasikan di internal MWA.

Sejauh ini Pemprov Jabar pun tidak pernah mendapat laporan perkembangan pencalonan rektor se-detail mungkin. Pemprov dalam hal ini cenderung netral dan tidak ingin masuk lebih dalam pemilihan rektor.

Meski tidak memiliki suara besar dalam penentun rektor baru Unpad, Emil berharap polemik ini bisa segera selesai. Sebab dengan posisi Plt maka jabatan tertinggi tersebut tidak bisa memberikan keputusan teknis bagi keberlangsungan Unpad.

"Jangan berlarut-larut. Jangan terlalu lama kasian masyarakat dan juga mahasiswa-nya," ungkap dia.

Sebelumnya, sejumlah dosen dari Universitas Padjajaran memprotes langkah majelis wali amanat (MWA) yang gagal melaksanakan pemilihan rektor baru, dan justru mengikuti instruksi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang menunjuk pelaksana tugas (Plt) dari kementerian.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira mengatakan, apa yang dilakukan MWA selama ini tidak menjalankan amanah yang sudah dimufakatkan semua pihak. Salah satunya menunjuk satu orang dari tiga calon terakhir yang sudah ada di tangan MWA.

Amanah itu pun diabaikan dan MWA justru berpaku pada titah Menristekdikti yang harus menggugurkan semua calon dan kemungkinan akan mengulang kembali dari awal tahapan pemilihan rektor Unpad.

"Kami sangat kaget dengan surat baru dari menteri karena yang bersangkutan tidak mempertimbangkan perkembangan di dalam MWA tadi, malah balik lagi ke awal dan mengubah peraturan serta akan mengulang pemilihan rektor," kata Indra dalam konferensi pers di Gedung Sri Soemantri, Fakultas Hukum Unpad, Senin (15/4).