Ridwan Kamil Minta Bapenda Jabar Jaga Tren Positif Pendapatan

Emil mengatakan, penggunaan pajak terus dimaksimalkan untuk membangun fasilitas publik hingga pemanfaatan untuk kegiatan sosial atau kesehatan. Dampak dari maksimalnya alokasi pajak ini membuat pertumbuhan ekonomi membaik, desa tertinggal sudah nol dan lain sebagainya.

"Pertumbuhan ekonomi tertinggi ada di Jabar 5,45 persen. Tahun lalu, kemiskinan turun. Dari uang pajak, hanya jabar yang ngasih dana desa. Rp700 miliar ke desa tiap tahun. Rp3,5 triliun (lima tahun) yang dimanfaatkan membuat desa digital, melatih orang memanfaatkan smart device," ujar Emil, Selasa (28/2/2023).

Emil meminta agar Bapenda Jabar tetap bekerja keras sebab hasil pajak menjadikan Provinsi Jabar terbaik dalam beberapa aspek. Emil menegaskan, semua hasil pajak akan dialokasikan penuh pada beberapa sektor.

"Kami sudah lewati pandemi, disrupsi, sekarang kami kerja. Saya kira itu semangat dari saya. Selamat memaksimalkan kinerja," ucapnya.

Selain itu, ia meminta layanan digital terus digalakkan untuk memudahkan wajib pajak. Di sisi lain, ia meminta tren positif pendapatan bisa terus dipertahankan hingga bisa melebihi target.

"Kalau target sudah ditentukan tapi kami selalu push Bapenda jangan sesuai atau sama dengan APBD yang diketok palu, ekonomi lagi bagus pendapatan harusnya naik saya dorong pendapatan melebihi dari yang sudah disepakati secara politis," katanya.

Sedangkan, Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan, akan memenuhi semua instruksi dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengenai kenaikan pendapatan hingga mempermudah pelayanan bagi wajib pajak.

"Smart tax for smart people ini ini upaya memberikan sebuah layanan customer statisfaction (kepuasan konsumen) ini paling utama," ungkapnya.

Program relaksasi pajak dan kebijakan yang meringankan tetap akan dihadirkan pada tahun ini. Namun, kemungkinan besar ada pula sisi punishment, seperti penghapusan nomor kendaraan.

Seperti yang tertulis pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK.

Penguatan pajak juga dilakukan di sektor lain seperti PKB, BBNKB I dan II, pajak bahan bakar, pajak rokok, pajak air permukaan.

Ia mencontohkan, pajak rokok yang mencapai Rp3,7 triliun pada tahun 2022 ditargetkan meningkat hingga Rp4 triliun pada tahun ini. Dedi juga optimistis bahwa pajak bahan bakar kendaraan akan meningkat pada saat nanti arus mudik karena Jawa Barat menjadi salah satu wilayah tujuan dan perlintasan.