Tolak Carpooling, Driver Gojek Demo di Depan Kantor Wali Kota Bandung

Ardiansyah mengatakan, Pemkot Bandung dianggap hanya memberikan akses kepada perusahaan Grab semata. Sebab Dinas Perhubungan Kota Bandung seharusnya bisa menggaet perusahaan transportasi lain tidak hanya Grab.

Sebab di Bandung tak hanya Grab dan Gojek yang menjadi transportasi online, ada juga perusahaan lain. Kalau program ini terus berlanjut maka pengemudi transportasi yang lain bisa jadi tersisihkan dengan berkurangnya penumpang.

"Kalau ini sudah kebijakan walaupun baru uji coba kan pasti tuh nantinya dilaksanakan. Namanya juga perintah, ntar semua ASN (aparatur sipil negara) pasti harus naik Grab kan," paparnya.

Di sisi lain, Ardiansyah menilai kebijakan ini hanya berorientasi pada sektor kapital. Sebab dari informasi yang didapat, Pemkot Bandung diiming-imingi uang bantuan dalam bentuk CSR sebesar Rp3 juta per hari. Jumlah ini bisa bertambah dengan semakin banyaknya ASN yang mengikuti program tersebut.

"Apalagi Wali Kota Bandung Oded M. Daniel berencana akan memberlakukan kebijakan ini bagi seluruh pegawai Pemkot Bandung. Maka tentu Pemkot akan mendapatkan jumlah yang fantastis," ujar Ardiansyah.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, perwakilan dari pengemudi Gojek ingin bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan dan Wali Kota Bandung Oded M Danial. Pertemuan ini guna mencari tahu alasan Pemkot Bandung lebih memilih Grab dan tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan transportasi online yang lain.

Sayangnya pada aksi ini mereka ditolak masuk oleh perwakilan dari Pemkot Bandung. Sebab hari ini wali kota dan Wakil wali kota sudah mempunyai agenda cukup padat dari pagi hingga sore hari.

Ardiansyah mengatakan, jika tidak ada komunikasi yang baik dari Pemkot Bandung, maka pihaknya bersiap melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak. "Kita akan bawa pengemudi Gojek lebih banyak lagi nanti," kata dia.

Menurut Ardiansyah, dengan memberlakukan kebijakan ini oleh karenanya Pemkot memutus pendapatan yang biasanya sopir Gojek dengan melakukan tindakan spesial kepada Grab dengan berjalannya kebijakan itu.

Para pengemudi Gojek kesal karena Pemkot Bandung telah berdalih menyelesaikan kemacetan kota, padahal kerja sama tersebut justru menarik keuntungan. Oleh sebab itu kami atas nama Aliansi Sopir Gojek Kota Bandung menuntut,

1. Meninjau Ulang Pemberlakuan Kebijakan tersebut karena tidak adil.

2. Mencabut Kebijakan tersebut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

3. Mengikutsertakan semua elemen apabila dilakukan pembahasan kebijakan yang serupa.

4. Berlaku Adil pada semua pihak transportasi, apabila dikeluarkan kebijakan penggunaan alat transportasi bagi ASN di Kota Bandung.