Polda Jabar Segera Telusuri Dugaan TPPO di Kabupaten Bandung

Terkait kasus ini, Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan, kepolisian akan segera mencari tahu informasi tersebut. Dan jika memang benar yang bersangkutan menjadi korban TPPO, kelurga diminta untuk segera memberikan informasi agar bisa segera ditindaklanjuti.

"Kalau ada dugaan, ada peristiwanya dugaan TPPO silakan mengadu ke kami ga usah formal-formal, lisan saja, akan kami respon," kata Rudi, Selasa (18/11/2025).

Dia menuturkan, di Polda Jabar ada sejumlah lembaga yang biasa menangani kasus tersebut. Kepolisian pun bakal bekerjasama bersama pihak imigrasi, DPPPA, dan lembaga lain yang siap membantu.

Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat dari tahun 2021 sampai bulan juni 2025 terdapat korban TPPO dewasa perempuan sebanyak 1.204 orang, korban TPPO anak perempuan sebanyak 1.003 orang, jumlah korban laki-laki dewasa ada 39 orang, dan korban anak laki-laki sebanyak 131 orang.

Pemerintah pun berkomitmen dalam memberantas TPPO diwujudkan dengan menghadirkan payung hukum. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan peraturan turunan lainnya. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) di tingkat pusat maupun daerah juga telah dibentuk. Kemen PPPA saat ini aktif sebagai koordinator Sub Gugus Tugas Pencegahan TPPO bersama Kementerian/Lembaga lainnya.

Tantangan terbesar dalam memberantas TPPO saat ini adalah modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, serta kebutuhan untuk memperkuat kerja sama internasional. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat oleh Kementerian/Lembaga maupun pemangku kepentingan dan penegakan hukum yang lebih efektif juga menjadi fokus utama.

TPPO tidak lagi hanya melibatkan eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti eksploitasi seksual, adopsi ilegal, dan kejahatan siber. Indonesia juga dihadapkan pada masalah penyalahgunaan media sosial dan internet untuk penyebaran informasi yang salah, bahkan penipuan oleh pelaku guna merekrut dan menipu korban, serta menyembunyikan jejak mereka.

Oleh karena itu kerja sama dan kolaborasi sangat penting baik antar Kementerian/Lembaga, antara pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat dalam memberantas TPPPO.