PKS Dorong Pencabutan Moratorium DOB: Jabar Sudah Harus Dimekarkan

01 Jul 2025, 07:00 WIB

Azzis Zulkhairil

potret Gedung Sate, ikon Kota Bandung (bandung.go.id)

Intinya sih...

Ketua DPW PKS Jawa Barat mendorong pemerintah pusat segera mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB) karena ketimpangan jumlah kabupaten/kota antara Jabar dengan provinsi lain.
Dampak dari belum meratanya kabupaten dan kota di Jabar, nantinya bantuan berupa dana desa dan Koperasi Merah Putih tidak bisa maksimal sesuai dengan jumlah penduduk.
Pemprov Jabar telah mengusulkan sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) ke Kemendagri, namun masih terkendala moratorium pemekaran yang belum dicabut.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu mendorong pemerintah pusat segera mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB). Hal tersebut dirasakannya perlu dilakukan karena masih ada ketimpangan jumlah kabupaten/kota antara Jabar dengan provinsi lain.

Dengan jumlah penduduk Jabar yang sudah tembus dari 50 juta jiwa, Haru melihat harusnya mendapat penyesuaian pada jumlah kabupaten/kota. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur jumlah kabupaten dan kota relatif banyak.

"Ya, harapan kita tentu dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran nanti, ini bisa dikoreksi. Karena alokasi fiskal itu mestinya mempertimbangkan jumlah penduduk. Kalau jumlahnya tidak berimbang, maka kita minta izin untuk mekarkan wilayah," ujar Haru, Senin (30/6/2025).

1. Alokasi dana bantuan bisa lebih merata

Gedung Sate: ikon Kota Bandung (website kompas.com)

Dampak dari belum meratanya kabupaten dan kota di Jabar, nantinya bantuan berupa dana desa dan nantinya Koperasi Merah Putih tidak bisa maksimal, sesuai dengan jumlah penduduk.

"Supaya kita juga bisa mendapatkan alokasi dana yang proporsional," ucapnya.

Oleh karena itu, PKS Jabar berharap soal moratorium pemekaran ini dapat ditinjau kembali dan dicabut oleh pemerintah pusat. Meski pihaknya sendiri tidak menampik, bahwa pemerintah sekarang sedang dalam masa efisiensi fiskal.

"Tapi harapannya, setelah masa efisiensi ini, kita masuk ke fase pemerataan. Kebijakan harus mempertimbangkan jumlah penduduk, bukan hanya jumlah kabupaten/kota," kata dia.

2. Ada 9 daerah yang sudah CDPOB Jabar ke Kemendagri

Potret mural di Museum Gedung Sate, Bandung (IDN Times/Dhiya Awlia Azzahra)

Diketahui, Pemprov Jabar sebelumnya sudah mengusulkan sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) ke Kemendagri yaitu, Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Garut Utara, Kabupaten Sukabumi Utara.

Kemudian, Garut Selatan, Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Subang Utara. Namun, saat ini muncul adanya usulan baru Cirebon Timur, total CDPOB dari Jabar ada sebanyak 10.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman mengatakan, berkas persyaratan yang diajukan oleh Kabupaten Cirebon, sudah memenuhi untuk memekarkan diri menjadi Kabupaten Cirebon Timur.

"Yang secara resmi dari Kabupaten Cirebon ini usulan CDPOB Cirebon Timur. Nah, biasa disebut usulan pemekaran Cirebon Timur. Prosesnya di sisi kelengkapan berkas dari Kabupaten Cirebon, ini sudah kita periksa dan dianggap lengkap," ujar Faiz, Sabtu (21/6/2025).

3. Moratorium masih belum dicabut

Presiden Prabowo Subianto (Youtube/Sekretariat Presiden)

Meski begitu, saat ini pemerintah masih melakukan moratorium atau penundaan pemekaran ini. Hanya saja, Faiz memastikan, hal ini sifatnya hanya usulan dan hal tersebut merupakan yang wajar dilakukan.

"Sampai sampai sekarang memang status moratorium belum dicabut kan. Tapi kalau usulan diperkenankan, dibolehkan. Itu namanya juga usulan, pada akhirnya kan final di pemerintah pusat," jelasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membeberkan beberapa penyebab sembilan CDPOB belum juga terwujud.

Bima Arya mengatakan, pemekaran daerah ini usulannya total ada sebanyak 337 yang masuk di Kemendagri. Dari jumlah tersebut, ada yang memiliki dokumen persyaratan yang lengkap dan ada yang belum meyakinkan. Sementara untuk Jawa Barat berdasarkan data yang diterimanya sudah lengkap.

"Kalau lihat dari Jawa Barat data-datanya cukup lengkap gitu ya, dan ada alasannya di situ ya. Beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan juga seperti itu," ujar Bima saat ditemui di Bandung, Selasa (24/12/2024) malam.