Pj Gubernur Pengganti Ridwan Kamil Berpotensi Diisi Orang Kemendagri

03 Jun 2023, 12:20 WIB

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Bandung, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil berpotensi diisi oleh orang pilihan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar menurut pengamat politik nantinya hanya sebatas usulan saja.

Pengamat Politik Unpad, Firman Manan mengatakan, mengacu pada Pj Gubernur Jabar sebelum-sebelumnya ada beberapa penjabat yang langsung dipilih oleh Kemendagri. Hal ini berpotensi terulang di September 2023 usai masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil.

"Kemungkinan besar besar akan diisi oleh pejabat perwakilan dari pusat dan itu kalau secara normatif," ujar Firman, dikutip Sabtu (3/6/2023).

1. Bisa saja dari kalangan kepolisian

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (dok. Puspen Kemendagri)

Selain itu, Firman mengatakan, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 menyatakan Pj Gubernur itu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat tinggi Madya. Apalagi, Jabar sendiri merupakan wilayah yang luas dan sangat kompleks.

Adapun saat ini jabatan di Kemendagri yang bisa ditunjuk menjadi Pj Gubernur Jabar beberapanya adalah: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda).

Hanya saja, kata Firman, berjalannya waktu penunjukan ini juga tidak melulu dari kalangan Kemendagri. Bisa saja nantinya muncul nama lain di luar Kemendagri, seperti Penjabat Gubernur Jabar masa perintahan 2018, yang di mana jatuh pada Komjen Mochamad Iriawan atau Iwan Bule.

2. Bekas Kapolda Metro Jaya dan Polda Jabar bisa dipilih

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika memimpin rapat (ANTARA FOTO/Puspen Kemendagri)

Untuk saat ini, kata Firman, mungkin saja pola tersebut juga bisa terulang. Adapun beberapa jendral dari kepolisian yang kini bisa saja nanti ditujukan menjadi Pj Gubernur Jabar ada mantan Kapolda Jabar seperti Komjen Suntana, hingga Irjen Rudy Sufahriadi.

Kemudian, bisa juga mantan Kapolda Metro Jaya yakni Komjen Nana Sudjana yang dikenal sebagai sosok yang sangat memahami situasi lapangan.

"Walaupun belum pernah menjadi Kapolda Jabar, mantan Kapolda Metro Jaya itu sangat paham situasi lapangan. Intinya pejabat tinggi madya dengan kebutuhan yang memahami situasi lapangan," kata Firman.

3. DPRD hanya sebatas usulan saja

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika rapat kerja dengan komisi I DPD pada 2019 lalu. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Firman menjelaskan, Penjabat Gubernur Jabar nantinya akan menghadapi beberapa agenda besar seperti Pemilu Serentak 2024, mulai dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Sehingga, sosok yang akan dipilih nanti harus memiliki kepekaan terhadap dinamika politik.

Akan tetapi, Firman mengatakan, hal ini nantinya akan tetap ditentukan oleh Kemendagri. Segala kemungkinan ia pikir bisa saja terjadi, dan usulan DPRD Jabar nantinya tetap menjadi bahan pertimbangan. Namun, hasilnya tetap ada di tangan Kemendagri.

"DRPD hanya mengusulkan nanti yang ditetapkan oleh Kemendagri itu bisa berbeda. Intinya, tidak harus dari birokrat, sipil atau Polri, karena sejauh ini nama-nama itu yang mengemuka saat ini. Tentunya ada plus dan minusnya," kata dia.