Pemprov Jabar Kekeuh Pembatalan Kegiatan Anies di GIM Sesuai Aturan

Disparbud Jawa Barat, kata Benny, saat ini masih menunggu kabar dari Ombudsman mengenai penyelesaian masalah dugaan maladministrasi itu. Dia pun menegaskan bahwa telah memiliki bukti-bukti kuat tentang pembatalan kegiatan Anies Baswedan di GIM, dan tetap pada prinsipnya bahwa pelarangan itu merupakan hal yang tepat.

"Karena kami juga memiliki dasar yang kuat berkaitan dengan aduan tersebut. Makanya kami menunggu, menunggu kira-kira seperti bagaimana yang dilakukan oleh Ombudsman. Jadi pada prinsipnya kami menunggu saja, ketika kami dipanggil, kami hadir untuk menjelaskan," katanya.

Kemudian, Benny mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan seadil-adilnya, termasuk dalam hal memfasilitasi kegiatan yang dilakukan masyarakat.

"Ingat pemerintah ini punya dua fungsi, pertama sebagai regulator, kedua sebagai fasilitator. Nah kami punya tempat dan masyarakat membutuhkan, dan itu bisa dipakai ya silakan dipakai karena kami memfasilitasi itu, tapi kan konteksnya jelas," katanya.

Berpegang pada regulasi, Benny meyakini bahwa yang telah dilakukan oleh Pemprov Jabar terkait insiden GIM, sudah benar karena sesuai dengan aturan. Menurutnya, tidak ada penjegalan atau itikad untuk menghambat kegiatan.

"Di dalam edaran dari KPU kan sangat jelas sekali, bahwa dilarang melakukan kegiatan politik di aset-aset pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya," kata dia.

Sebelumnya, Presidium Change Indonesia Acep Jamaludin mengatakan, Ombudsman Jawa Barat dalam pertemuan terakhir mengusulkan penawaran untuk dilakukan rekonsiliasi bersama para tegugat. Namun dirinya memastikan menolak tawaran itu.

"Ombudsman tadi menawarkan solusi permasalahan dengan pemprov, ada beberapa tawaran rekonsiliasi seperti surat permintaan maaf secara tertutup," ujar Acep, Selasa (7/11/2023).

Acep menegaskan, penolakan dilakukan karena Change Indonesia menginginkan tuntutan pada pihak terlapor terutama Pj Gubernur Jawa Barat bisa dikabulkan secara penuh.

"Tapi kami menyepakati, kami akan menolak hal seperti itu dan kami tidak akan berdamai dalam perkara ini. Tuntutan kami tetap dua hal, yaitu ganti rugi Rp1 dan menuntut Pemprov Jabar meminta maaf di media massa secara terbuka," kata dia.

Dalam kasus ini pihak yang dilaporkan yaitu Pj Gubernur Bey Machmudin, Kepala Disparbud Jabar, dan Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah.