Pemprov Jabar Buka Suara Soal Keberadaan Prabowo di Rakerda APDESI

Menurut Iip, soal penindakan pada peserta Rakerda APDESI yang mayoritas dari pemerintah desa itu, kewenangannya ada pada Bawaslu. Sehingga pemerintah provinsi tidak berhak memberikan sanksi apapaun.

"Dari sisi politis lebih berwenang mereka (Bawaslu), Kalo lurah kan PNS yah, kemarin kebanyakan jajaran desa," ucapnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu Jabar, Muamarullah mengatakan, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Bawaslu Kota Bandung sudah diterima. Saat ini pihaknya masih melakukan kajian.

"Di acara itu kan yang diundang Pak Prabowo Subianto, nah Pak Prabowo ya kan sudah menjadi calon presiden, dan sudah mendapat nomor urut, nah terhadap aktivitas diturunkan teman-teman untuk melakukan pengawasan dan kami sedang menunggu itu," ujar Muamarullah, Sabtu (25/11/2023).

Muamarullah menjelaskan, kepala desa merupakan salah satu profesi atau jabatan yang melekat, dan larangan tertentu termasuk terlihat aktif di dalam partai politik, terlibat aktif di dalam dukung mendukung pasangan calon di Pilpres 2024.

"Itu kan sesuatu yang dilarang oleh kepala desa. Jadi, bukan personnya tapi jabatannya," ucapnya.

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran ini muncul setelah sekelompok masyarakat pemantau Pemilu di Kota Bandung bernama Meswara mendesak Bawaslu Jabar untuk bersikap atas kehadiran para kepala desa dalam kegiatan APDESI Jabar yang dihadiri Prabowo Subianto.

Koordinator Perkumpulan Meswara, Solihin, menyebut kehadiran kepala desa dalam kegiatan tersebut bakal menguntungkan Prabowo. Prabowo dinilai disediakan panggung untuk mempromosikan dirinya selaku Capres.

"Bawaslu jangan diam saja. Kehadiran Kades di sana itu menguntungkan Prabowo sebagai Capres," kata dia ketika dikonfirmasi pada Sabtu (25/11/2023).