Pandangan Ekonom Unpas Soal Struktur Fiskal Pemprov Jabar dan Jakarta

22 Sep 2026, 14:32 WIB

Kota Bandung

3 min read

Intinya Sih

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Rancangan Perubahan APBD 2026 DKI Jakarta mencatat pendapatan turun menjadi Rp69,36 triliun, sementara belanja naik Rp75,08 triliun, dengan pembiayaan dari SiLPA dan utang daerah.
Jawa Barat menetapkan pendapatan Rp27,85 triliun dan belanja Rp30,82 triliun, menghasilkan defisit sekitar Rp3,26 triliun serta menyiapkan opsi pinjaman Rp3,4 triliun.
Ekonom Acuviarta Kartubi menyoroti tekanan fiskal Jabar di tengah penduduk dan kebutuhan pembangunan besar, serta mendorong optimalisasi dana bagi hasil dan transfer pemerintah pusat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Jagat media sosial saat ini tengah ramai mengulas perbandingan APBD 2026 Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta. Warganet banyak membandingkan pendapatan daerah dari dua provinsi tersebut. Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartubi pun membeberkan pandangannya mengenai struktur fiskal dari dua provinsi ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan DKI Jakarta turun dari Rp71,45 triliun menjadi Rp69,36 triliun atau berkurang sekitar Rp2,09 triliun. Sementara belanja justru naik dari Rp74,28 triliun menjadi Rp75,08 triliun.

Dari postur tersebut, terdapat selisih sekitar Rp5,72 triliun antara pendapatan dan belanja DKI Jakarta. Untuk kebutuhan pembiayaan, DKI mencantumkan penerimaan pembiayaan Rp10,24 triliun yang antara lain berasal dari SiLPA 2025 sebesar Rp5,82 triliun dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp4,41 triliun.

Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Barat yang memiliki skala anggaran lebih kecil. Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan Jabar ditetapkan sekitar Rp27,85 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp30,82 triliun. Kondisi itu menghasilkan defisit sekitar Rp3,26 triliun.

Belum lagi, Pemprov Jabar saat ini tengah menyiapkan opsi pinjaman daerah sekitar Rp3,4 triliun. Namun, rencana tersebut masih belum terealisasi karena beberapa pertimbangan.

1. Kekuatan fiskal harus dilihat dari kebutuhan pembangunan
Ilustrasi APBD (IDN Times/ Aditya Pratama)
Acuviarta Kartubi menilai, berdasarkan kondisi itu menggambarkan persoalan fiskal juga terjadi di daerah lain, termasuk DKI Jakarta yang selama ini memiliki kapasitas anggaran jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat.
"Pendapatannya turun, belanjanya malah naik. Berarti kan itu tidak respons terhadap kondisi fiskal," ujar Acuviarta, Selasa (22/9/2026).
Acuviarta mengatakan, kapasitas fiskal Jabar perlu dilihat berdasarkan besarnya kebutuhan pembangunan dan jumlah penduduk yang harus dilayani.
"Bayangkan penduduk Jawa Barat paling besar, tapi APBD-nya hanya Rp30 sekian triliun. Sedangkan DKI APBD-nya lebih dari Rp70 triliun, dua kali lipat lebih," katanya.
2. Jabar perlu mengoptimalkan pendapatan
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)
Menurut Acuviarta, posisi SiLPA juga menjadi salah satu pembeda. DKI masih mencantumkan SiLPA Rp5,82 triliun sebagai sumber pembiayaan dalam rancangan perubahan APBD 2026. Sementara Jawa Barat, kata dia, tidak memiliki SiLPA dalam skala yang sama untuk menjadi bantalan pembiayaan.
"Kita boro-boro SiLPA. Tahun kemarin saja kita defisit Rp620 miliar, gagal bayar," ucapnya.
Acuviarta menilai, kondisi fiskal Jawa Barat perlu mendapat perhatian karena tekanan pendapatan terjadi bersamaan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tetap besar. Optimalisasi dana bagi hasil dan transfer pemerintah pusat pun menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.
"Jadi untuk Jawa Barat, saya kira perlu ada upaya untuk bagaimana mengoptimalkan dana bagi hasil, transfer pemerintah pusat," katanya.
3. Alternatif pembiayaan jangka panjang bisa jadi opsi
Ilustrasi APBD (dok. istimewa)
Dari sisi pembiayaan, kedua daerah sama-sama menggunakan instrumen pembiayaan untuk menopang APBD, tetapi dengan kapasitas dan struktur yang berbeda.
DKI mencantumkan utang daerah Rp4,41 triliun dalam rancangan perubahan APBD 2026, sedangkan Jabar baru menyiapkan opsi pinjaman Rp3,4 triliun.
Acuviarta mengatakan, rencana pembiayaan Jabar perlu disusun dengan memperhitungkan kemampuan penerimaan dan pembayaran daerah.
Sehingga, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan alternatif pembiayaan jangka panjang, termasuk obligasi daerah berbasis proyek apabila kondisi fiskal dan regulasi memungkinkan.