Menko Pratikno Apresiasi Pemprov Jabar Lindungi Pelaku Seni Lewat BPJS

Saat ini, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran sebesar Rp25 miliar di 2025 untuk tahap pertama pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, termasuk pelaku seni dan budaya. Program ini menjadi langkah awal Pemprov Jabar untuk memberikan perlindungan bagi satu juta pekerja informal agar dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengungkapkan hal tersebut dalam acara apresiasi dan fasilitasi bagi para seniman dan budayawan Jabar di Gedung Sate.

“Dari provinsi kami siapkan Rp25 miliar tahun ini untuk tahap pertama. Dana ini akan difokuskan bagi pekerja di sektor informal, termasuk pelaku seni dan budaya di Jawa Barat,” ujar Erwan.

Ia menambahkan, target penerima manfaat dari program tersebut mencapai satu juta pekerja informal, yang sebagian besar merupakan pelaku seni dan budaya.

“Totalnya kita targetkan satu juta penerima manfaat, seluruhnya dari sektor informal,” katanya.

Terkait prosedur administrasi, Erwan memastikan Pemprov Jabar akan mempermudah proses pendaftaran agar para pekerja informal dapat segera memperoleh perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Syaratnya tetap mengacu pada aturan yang berlaku, tapi kami akan bantu dan permudah prosesnya agar mereka bisa segera terdaftar,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon menyebut bahwa langkah ini selaras dengan upaya nasional dalam memperkuat ekosistem kebudayaan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov Jabar bersama Kemenko PMK ini. Dari sisi Kementerian Kebudayaan, kami mendukung penuh program seperti ini,” ujar Fadli Zon.

Ia menjelaskan, Kementerian Kebudayaan juga terus berperan dalam pengembangan SDM, manajemen talenta pelaku seni, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan. Dalam memajukan kebudayaan nasional merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945.

“Kemajuan kebudayaan adalah mandat konstitusi. Negara harus hadir untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, dan itu memerlukan kerja sama setandasnya pemerintah pusat, daerah, swasta, dan para pelaku seni sendiri,” tandasnya.