Masa Depan Sawit Indonesia di Tangan Petani Swadaya

Sunari mengatakan, permasalahan dimulai dari produktivitas yang rendah, keterampilan bertani yang perlu ditingkatkan, kualitas benih kurang baik, hingga sarana dan prasarana yang masih minim.

“Untuk itu, kami mendorong peremajaan sawit untuk kebun dengan usia pohon yang sudah tidak produktif dan memberikan bibit sawit berkualitas untuk meningkatkan mutu dan produktivitas,” kata Sunari, dalam webinar tersebut.

Tak hanya itu, agar hasilnya lebih maksimal, Sunari berharap adanya pelatihan budidaya serta penyediaan sistem logistik untuk memudahkan pengangkutan hasil panen sampai ke luar perkebunan.

Sementara itu dalam urusan kebijakan, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Perkebunan, Dedi Junaedi, menjelaskan beberapa hal yang mendorong kelapa sawit untuk dapat berkelanjutan.

Ia menjelaskan, terdapat Inpres No 8/2018 mengenai peningkatan produktivitas, juga Inpres No 6/2019 mengenai peningkatan kapabilitas pekebun, peningkatan tata kelola, dan percepatan sertifikasi.

“Untuk merealisasikan aturan tersebut sampai ke tingkat tapak, kami membentuk forum multi-pihak yang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, Bappenas juga mengeluarkan standar perkebunan sawit berkelanjutan,” kata Dedi.

Di sisi lain, petani swadaya yang mengelola 6,7 juta hektare sawit di Indonesia ini juga didorong melakukan budidaya perkebunan secara berkelanjutan. Bergabung dalam lembaga sertifikasi, misalnya, menjadi salah satu cara petani swadaya belajar dan mempraktikkan prinsip berkelanjutan.

Salah satu sertifikasi perkebunan kelapa sawit yang ada di Tanah Air adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Ad Interim Deputy Director RSPO Indonesia, Tiur Rumondang menyebutkan bahwa sampai Oktober 2021, sudah ada 33 kelompok pekebun swadaya yang tersertifikasi.

Tiur juga menyebutkan masih ada 50 kelompok pekebun swadaya yang sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi RSPO.

“Pekebun yang tersertifikasi mendapat fasilitas jual beli yang bukan hanya fisik, tapi juga kredit dengan sistem book and clean. Sejauh ini, kredit sebesar Rp29 miliar per tahunnya didapatkan untuk 33 kelompok yang sudah tersertifikasi,” ujar Tiur.

Masalahnya, dalam proses pengajuan sertifikasi, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, termasuk kaitannya dengan cara mempertahankan praktik berkelanjutan sekaligus meningkatkan ekonomi.

Masalah itu yang pada akhirnya menjadi landasan bagi terbentuknya Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FORTASBI), kata pentolannya, Rukaiyah Rafik.

Uki, sapaan akrab Rukaiyah, menekankan jika sertifikasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk belajar tentang banyak hal mulai dari cara berorganisasi, bagaimana berkebun tanpa merusak lingkungan, hingga bagaimana meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Selain menjalankan budidaya berkelanjutan, kelompok yang tergabung dalam FORTASBI juga berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals di tingkat desa dengan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“40 kelompok yang tergabung dalam FORTASBI, yang berisi 10.126 petani ini, menjadi agen sustainability di desa,” tutur Uki.