Kronologi PHK 1.126 Buruh PT Yihong Novatex Versi Disnakertrans Jabar

08 Apr 2025, 15:56 WIB

Bandung, IDN Times - Perusahaan asal Tiongkok, PT Yihong Novatex yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 1.126 karyawan. Persoalan ini diduga terjadi karena adanya konflik administrasi antara perusahaan dan karyawan.

Perusahan yang bergerak di bidang industri tekstil dan alas kaki itu melakukan PHK pada pertengahan Maret 2025 lalu. Berdasarkan keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, peristiwa ini berawal dari tiga orang buruh yang terkena PHK dan berbuntut pada serikat melangsungkan aksi.

"Awalnya demo terkait rekan kerja mereka tiga orang yang di PHK karena habis kontrak trus mereka menuntut juga perusahaan menjalankan hasil nota pemeriksaan dari Wasnaker," ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial, Disnakertrans Jabar, Firman Desa, Selasa (8/4/2025).

1. Buruh aksi karena minta kepastian status

Adapun hasil nota pemeriksaan Wamenaker itu, kata Firman, berisi tentang nasib dari para buruh di perusahaan tersebut. Mereka pun menyampaikan hal itu dalam beberapa aksinya yang dilakukan di halaman pabrik.

"Nota kesepakatan itu terkait alih status hubungan kerja dari PKWT harian lepas menjadi PKWTT sesuai pasal 10 PP 35/2021. Padahal menurut info dari Wasnaker, perusahaan akan menjalankan nota pemeriksaan tersebut, tapi secara bertahap," katanya.

2. Perusahaan kehilangan order

Meski begitu, buruh tetap melangsungkan aksi lanjutan dengan berhenti bekerja dan terus melakukan aksi demonstrasi di depan pabrik. Akhirnya, perusahaan memberhentikan operasi lantaran kehilangan permintaan pesanan dari pembeli.

"Tapi serikat Kasbi tidak sabar dengan terus menggelar mogok kerja/demo sampai empat hari yang berdasarkan info dari perusahaan membuat mereka kehilangan buyer/order. Sehingga perusahaan akhirnya menutup operational dan mem-PHK sekitar 1.126 orang karyawan," tuturnya.

3. Penyelesaian tengah dikoordinasikan

Kendati demikian, Firman mengatakan, Pemprov Jawa Barat meminta pemerintah Kabupaten Cirebon terus mengawal dan memberikan solusi dari perselisihan ini. Langkah itu diungkapkannya sudah dilakukan sejak sebelum lebaran.

"Audiensi kemaren sebelum lebaran, dari serikat bilang akan mengajukan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial ke Disnaker Cirebon. Sesuai dengan mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial," kata dia.