Kenaikan UMK 2023 di Jabar Diperkirakan hanya Sampai 7,88 Persen

21 Nov 2022, 09:09 WIB

Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Purwakarta, IDN Times - Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat kemungkinan tidak ada yang mencapai batas maksimal 10 persen pada 2023. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan para buruh, kenaikan maksimal hanya di angka 7,88 persen.

“Dari simulasi sementara dengan Permenaker yang baru, Purwakarta naik sekitar delapan persen,” kata Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta, Heru Marsudi, Senin (21/11/2022).

Namun, Heru menegaskan keinginan para buruh di daerahnya tetap mengusulkan kenaikan UMK 2023 minimal 13 persen. Untuk itu, serikat pekerja akan melakukan lagi perhitungan nilai UMK yang akan diusulkan kepada Bupati Purwakarta untuk disampaikan ke Gubernur Jawa Barat.

UMK Purwakarta saat ini tercatat sebesar Rp 4.173.568,61. Dengan kenaikan sekitar 7,88 persen, UMK 2023 naik sebesar Rp 329.044 menjadi Rp 4.502.612,76. Apabila menggunakan Peraturan Pemerintah 36/2021, UMK Purwakarta tahun depan dipastikan tidak naik.

1. Perhitungan UMK 2023 menggunakan formula baru

IDN Times/Istimewa

Heru menjelaskan, perhitungan UMK 2023 menggunakan formula baru sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker 18/2022). “Dengan Permenaker nomor 18/2022, UMK Purwakarta tahun 2023 tentu akan naik, karena formula penyesuaian UM = Inflasi + (PE x a),” ujarnya.

Formula tersebut maksudnya, upah minimum sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang waktu tertentu, yaitu 0,10-0,30.

2. Buruh masih berupaya menemui bupati untuk diskusi

IDN Times/Abdul Halim

Usulan yang sama juga disampaikan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK-FSPMI) Kabupaten Purwakarta, Wahyu Hidayat. Yakni, kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

Untuk itu, mereka pun berharap dapat bertemu dengan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika. “Kami sedang berupaya untuk adanya diskusi dengan Bupati. Tapi, sampai hari ini belum ada konfirmasi lebih lanjut,” kata Wahyu.

3. Bupati diminta tak memutuskan UMK secara normatif

Ilustrasi upah. (Pixabay.com)

Ia menjelaskan, tujuan diskusi itu untuk memberikan gambaran dan pertimbangan kepada kepala daerah secara komprehensif dari setiap pemangku kebijakan. Sehingga, bupati pun dapat mendukung usulan para buruh dalam menetapkan Surat Keputusan yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

“Kalau hanya menerima hasil perundingan Dewan Pengupahan Kabupaten serta pertemuan dengan berkumpulnya semua pihak, kami rasa bupati hanya akan melihat apa yang tampak di permukaan. Dan akan memutuskan secara normatif semata,” tutur Wahyu.

4. Rapat Depekab Purwakarta ditunda belum ada kejelasan

Abdul Halim/IDN Times

Sebelumnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta dijadwalkan menggelar rapat pada Kamis (17/11/2022) pekan lalu. Namun, agenda tersebut terpaksa ditunda karena mereka menunggu Permenaker yang terbaru. Hingga saat ini, para buruh pun belum mendapatkan kepastian waktu penyelenggaraan rapat tersebut.

Padahal, penetapan UMK 2023 menurut aturan harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022. Sehingga, bupati dituntut untuk segera menyerahkan rekomendasi UMK sehari sebelumnya, atau 5-6 Desember 2022.

Mengenai rencana aksi unjuk rasa, Wahyu mengakui jajarannya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pengurus di tingkat pusat. Yang pasti, para buruh yang tergabung dalam organisasinya dipastikan akan siap turun ke jalan apabila terjadi ketidaksesuaian antara usulan mereka dengan nilai UMK yang ditetapkan nanti.