Kemendagri Setujui Pilkades Digital di Kabupaten Indramayu

Adapun surat Gubernur Jawa Barat Nomor 7458/PMD.01.02/PEMOTDA itu berisi permohonan agar Pilkades di 528 desa tetap dilaksanakan pada 2026, sesuai habisnya masa jabatan kepala desa, dan tahan awal di Kabupaten Indramayu.

"Mulai dari pekan sekarang dipersiapkan. Pertama langkahnya, BPD memberitahukan ke kepala desa habis masa jabatan, kemudian membentuk Panitia Pilkades. Kalau Indramayu panitia pemilihan kuwu (Pilwu)," katanya.

Setelah pemungutan suara pada Desember, kepala desa terpilih di Indramayu dijadwalkan dilantik pada 1 Februari 2026. Pilkades di Indramayu ini akan menjadi proyek percontohan penerapan Pilkades digital, seusai arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

"Nah dikarenakan kami menggeser, dari manual ke digital ini tidak bisa langsung 100 persen. Karena juga harus menguatkan literasi digital ke masyarakat, termasuk ke panitia pemilihan kuwu. Nah dalam rangka transisi manual ke digital makanya nanti di Indramayu itu satu desa, (ada) satu TPS-nya itu pakai elektronik atau digital," katanya.

Setelah Indramayu, tahapan Pilkades secara digital juga akan digelar di Kabupaten Cianjur yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Maret 2026. Menurutnya, gelaran ini akan berlanjut secara berjenjang ke daerah lain sesuai masa jabatan kepala desa yang akan habis.

"Kecuali kalau ada calon tunggal itu ditunda, sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah pelaksanaan dari undang-undang desa," ucapnya.

Pemprov Jabar melalui DPMDes, kata dia, telah mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk mendukung Pilkades digital di Kabupaten Indramayu tersebut. Anggaran itu nantinya diturunkan secara bertahap menyesuaikan dengan waktu di lapangan.

"Kami alokasikan hanya Rp1 miliar lebih ya. Itu pun hanya di 139 desa ya untuk piloting. Total kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk kisaran 1.200 TPS," kata dia.