KDM Kritik Cara Aktivis Copot Foto Gibran di DPRD Jabar, Singgung Adab

14 Nov 2026, 10:10 WIBKota Bandung3 min read

Koalisi Masyarakat Sipil Jabar copot foto Wapres Gibran Rakabuming Raka dari kantor DPRD Jabar. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Koalisi Masyarakat Sipil Jabar di ruang Banggar DPRD Jabar.
Dedi menilai penyampaian pendapat politik merupakan hak demokrasi, tetapi pencopotan foto di kantor pemerintah seharusnya dilakukan petugas berwenang dengan adab demokrasi.
Dedi meminta aktivis menjelaskan tindakannya kepada publik dan mengajak masyarakat menunggu keputusan MPR; Ketua DPRD Jabar memastikan foto Gibran telah dipasang kembali.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

12 November 2026

Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Banggar DPRD Jabar saat menyampaikan sikap terkait pengunduran diri Gibran ke MPR.

13 November 2026

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menyatakan pimpinan DPRD tidak memerintahkan penurunan atau pembalikan foto. Ia menginstruksikan foto Gibran dipasang kembali hingga ada kepastian resmi mengenai status pengunduran dirinya.

14 November 2026

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik cara pencopotan foto Gibran dan menekankan pentingnya adab demokrasi. Ia meminta aktivis menjelaskan tindakan tersebut kepada publik serta mengajak masyarakat menunggu keputusan MPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Koalisi Masyarakat Sipil Jabar di ruang Banggar DPRD Jabar.
Who?
Dedi Mulyadi, Koalisi Masyarakat Sipil Jabar, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa, serta Gibran Rakabuming Raka terlibat dalam peristiwa dan tanggapan terkait pencopotan foto.
Where?
Pencopotan terjadi di ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Bandung. Foto Gibran kini telah dipasang kembali di ruangan tersebut.
When?
Koalisi Masyarakat Sipil Jabar mencopot foto pada Kamis, 12 November 2026. Dedi Mulyadi menyampaikan kritik pada Sabtu, 14 November 2026.
Why?
Aksi dilakukan saat koalisi menyampaikan sikap mengenai pengunduran diri Gibran ke MPR. Dedi menilai pencopotan di kantor pemerintahan seharusnya dilakukan petugas berwenang.
How?
Foto dicopot, dibawa dalam posisi terbalik, lalu diletakkan di atas kursi. Buky Wibawa menyatakan tidak pernah memerintahkan tindakan itu dan menginstruksikan foto dipasang kembali.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Aktivis di Jawa Barat mencopot foto Wakil Presiden Gibran di kantor DPRD. Foto itu dibawa terbalik dan ditaruh di kursi. Gubernur Dedi Mulyadi bilang orang boleh punya pendapat, tapi harus sopan. Ketua DPRD Buky bilang foto Gibran sudah dipasang lagi. Mereka meminta semua orang menunggu keputusan MPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sorotan terhadap insiden ini menegaskan ruang demokrasi tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus menempatkan tanggung jawab dan etika sebagai bagian penting dari proses tersebut. Penjelasan terbuka dari DPRD serta pemasangan kembali foto menunjukkan adanya upaya menjaga tata kelola institusi sambil menunggu kepastian resmi dari MPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menyoroti aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar. Pencopotan itu dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Jabar saat menyampaikan sikap atas pengunduran diri Gibran ke MPR pada Kamis (12/11/2026) s

KDM mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat maupun sikap politik. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti seseorang bisa mengabaikan adab dalam berdemokrasi.

"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, pencopotan foto di ruang Banggar DPRD Jabar semestinya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan. Terlebih, ruangan tersebut merupakan bagian dari kantor pemerintahan yang digunakan DPRD bersama pemerintah daerah untuk membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran.

"Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," ujarnya.

1. KDM sesalkan cara pencopotan foto Gibran

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai melantik Asep Surya jadi Bupati Bekasi. Dok Istimewa

KDM juga menyesalkan cara kelompok masyarakat menurunkan foto Gibran. Dalam peristiwa tersebut, foto wakil presiden tidak sekadar dicopot, tetapi juga dibawa dalam posisi terbalik dan diletakkan di atas kursi sebelum ditinggalkan.

Ia menilai tindakan tersebut patut menjadi perhatian bersama. Apalagi, Ketua DPRD Jabar sebelumnya telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai peristiwa tersebut.

"Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua. Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka," katanya.

2. Aktivis diminta menjelaskan tindakan kepada publik

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) dalam acara Indonesia Summit 2026. (IDN Times/Herka Yanis)

KDM meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat dalam pencopotan foto tersebut menyampaikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, kebebasan dalam demokrasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

"Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri, semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka. Karena demokrasi bukan hanya hak, tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab," tuturnya.

Ia juga menilai para aktivis memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang baik. Karena itu, Dedi berharap mereka dapat menjelaskan alasan di balik tindakan tersebut kepada masyarakat.

"Karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar, tetapi oleh warga Indonesia," ucapnya.

3. Minta masyarakat tunggu keputusan MPR

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Di tengah polemik tersebut, KDM mengajak masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan mengedepankan etika demokrasi. Dia juga meminta publik menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait proses penentuan wakil presiden.

"Mari demokrasi secara terbuka, beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan. Dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik," kata Dedi.

Sementara, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa menegaskan, pimpinan DPRD tidak pernah memerintahkan penurunan maupun pembalikan foto tersebut. Dia juga menyebut pemasangan harus menunggu kepastian resmi mengenai status pengunduran diri Gibran.

"Saya sudah menginstruksikan juga begitu tahu, saya bilang segera pasang lagi sampai kita menunggu secara betul-betul secara resmi Wakil Presiden RI ini dinyatakan sudah mengundurkan diri," kata Buky di Bandung, Jumat (13/11/2026).

Buky memastikan foto Gibran sudah kembali dipasang di ruang Banggar DPRD Jabar. Dia mengaku langsung memberikan instruksi setelah mengetahui foto Wakil Presiden tersebut diturunkan saat audiensi bersama kelompok masyarakat sipil.