Kawal Program Jokowi, Projo Ajak Sinergitas Bersama di Jabar

Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, tanpa sinergitas, keberlanjutan pembangunan bakal sulit tercapai.

"Seluruh elemen masyarakat, lapisan pemerintah, TNI/POLRI, semuanya harus mendukung. Mau tidak mau ya, wajib. Kalau memang Indonesia ingin maju dan bergerak menjadi nomor satu," tegas Budi seusai Deklarasi Jabar Bergerak Kawal Visi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasihat Projo Jabar Anton Charlyan mengatakan, pengawalan Visi Indonesia yang diusung Presiden Jokowi menjadi sebuah kewajiban karena hal itu sudah mejadi program kerja pemerintah dan harus diwujudkan hingga berhasil hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi 2024 mendatang.

"Yang saya titik beratkan itu adalah persatuan dan kesatuan untuk mendukung Visi Jokowi karena kekuatan itu adalah kebersamaan. Bukan di kepintaran, tapi di kebersamaan yakni gotong royong yang selama ini sudah dimulai," tegasnya.

Budi berharap, Projo Jabar yang telah mempelopori pengawalan Visi Indonesia ini bisa menginspirasi, memotivasi, menstimulasi, dan menularkan semangat pengawalan Visi Indonesia ini ke seluruh masyarakat di Tanah Air.

Pihaknya juga akan merumuskan banyak langkah dalam mengawal lima visi Jokowi yang meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), investasi yang dipermudah dan cepat, reformasi birokrasi, serta pengalokasian APBN/APBD tepat sasaran dan tepat guna itu.

"Salah satu langkah yang kita siapkan, yakni membentuk koperasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," sebut Budi.

"Yang pasti, periode ini kita akan lebih baik, lebih cepat, tanpa beban karena Pak Jokowi kan sudah tidak maju lagi. Apapun yang terbaik akan dilakukan untuk indonesia dan rakyatnya," sambung Budi menegaskan.

Terkait sinergitas Projo dengan pemerintah daerah, Ketua DPD Projo Jabar Djoni Suherman mengaku, pihaknya sudah berusaha keras untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Jabar. Namun, diakui Djoni, pihaknya masih kesulitan berkomunikasi dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Kita tetap bersinergi walaupun sementara ini, contohlah Pak Gubernur terlalu sibuk maen medsos. Kita temuin begitu susahnya," ungkap Djoni.

"Jadi saya sangat menyayangkan. Ya, tolong lah diperhatikan masyarakat Jawa Barat ini yang ingin bertemu, jangan ada penyekat. Saya rasa, dengan temu muka akan jauh lebih baik daripada hanya di medsos," sambung Djoni seraya akan tetap berupaya bersinergi dengan pemerintah daerah.

Djoni pun berharap, ke depan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bisa bisa bersinergi lebih baik lagi, baik dalam hal komunikasi maupun koordinasi, agar seluruh program-program pembangunan, khususnya di Jabar sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kami juga telah membangun saluran komunikasi dan koordinasi langsung dengan Presiden, agar seluruh progres pengawasan visi ini bisa dilaporkan secara langsung kepada Presiden," tandasnya.

Ketua Panitia Deklarasi Bergerak Kawal Visi Indonesia Dedi Barnadi mengaku kecewa atas ketidakhadiran Gubernur Jabar, Ridwan Kamil; Pangdam III/Siliwangi, Mayjen Soewandono; dan Kapolda Jabar, Irjen Rudy Sufahriadi. Padahal, kata Dedi, peran mereka sangat penting dalam mengawal seluruh visi yang diusung Presiden Jokowi.

"Sangat disayangkan sekali karena mereka seharusnya ikut bertanggung jawab mengawal program Jokowi lima tahun ke depan," sesalnya.

Meski begitu, Dedi berharap, pucuk pimpinan di Jabar itu ke depan bisa turut ambil bagian bersama Projo untuk mengawal Visi Indonesia. Terlebih, kata Dedi, sukses tidaknya visi tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan mereka.

"Dan kami sangat siap bersinergi demi suksesnya program pembangunan di Jabar," tandasnya.