Kata Hasto Soal Politisi Koalisi KIM Plus Merapat ke Pramono-Rano

09 Nov 2024, 22:30 WIB

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Beberapa politikus anggota partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang kini mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta, mengubah haluan ke pasangan PDIP, Pramono Anung-Rano Karno.

Diketahui ada tujuh politikus yang bertemu langsung dengan Pramono di kediamannya, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, beberapa waktu kemarin. Mereka adalah Muhammad Ishaq dari Partai PPP, H.M Nafiudin Partai NasDem.

Kemudian, Ahmad Faisal dari partai PSI, Firman Abdul Hakim Partai PPP, Riko Partai PAN, Ahmad Syukri PKB, Redim Okto Fudin Partai PKB. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi santai soal ubah haluan para politikus anggota partai KIM Plus.

"Ya, kalau kami lihat kepemimpinan Mas Pram itu merangkul, hubungan Mas Pram dengan Pak Prabowo itu sangat baik, dengan Pak Surya Paloh, kemudian Pak Zulkifli Hasan, merangkul," ujar Hasto di Bandung, Sabtu (9/11/2024).

1. Pramono titik temu sebagai pemimpin Jakarta

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Hasto menilai, Pramono merupakan sosok yang mudah bergaul dengan berbagai elemen, termasuk para pimpinan partai politik yang kini ada di KIM Plus. Sehingga, dirinya meyakini Pramono dapat merangkul semuanya di Jakarta.

"Dan dalam konteks ini, kami percaya bahwa dengan kepemimpinan yang merangkul, Mas Pram menjadi titik temu sebagai pemimpin di Jakarta dengan pengalaman yang luas," ucapnya.

2. Aparat penegak hukum harus netral

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Di sisi lain, Hasto menekankan agar para aparat kepolisian untuk tetap netral di Pilkada 2024. Menurutnya, aparat kepolisian yang tidak netral sama dengan melakukan tindakan indisipliner terhadap Presiden Prabowo.

PDI Perjuangan, kata Hasto memberikan dukungan terhadap Presiden Prabowo yang menyatakan tidak akan intervensi di Pilkada 2024. Namun, jika ada aparat kepolisian yang berpihak pada Paslon tertentu dinilainya mencoreng nama baik presiden.

"Kalau ada jajaran aparatur negara termasuk Polri yang kemudian bergerak mendukung calon tertentu, seperti di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara yang sangat masif. Maka artinya mereka melakukan tindakan indisipliner terhadap kebijakan Presiden Prabowo," kata dia.

3. Kritik paslon ketemu Jokowi

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Di sisi lain, Hasto turut mengkritik soal banyaknya para calon kepala daerah bertemu langsung dengan mantan Presiden, Joko "Jokowi" Widodo. Menurutnya, langkah tersebut hanya ingin mengharapkan agar ada campur tangan pemerintah seperti di Pilpres 2024.

"Jadi mereka yang datang itu mengharapkan apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 dapat diterapkan kembali. Tetapi ini berbeda karena Pilkada ini langsung bersentuhan dengan rakyat, berbeda dengan Pilpres," kata dia.