Kabupaten Cirebon Siap Kirim Pelajar Nakal ke Barak Militer

Menurut Imron, pelatihan dengan pola kedisiplinan ala militer dapat membantu menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan ketahanan mental yang tidak selalu bisa ditanamkan di sekolah umum. Ia menyebut perubahan karakter membutuhkan proses dan tidak bisa terjadi seketika.

“Pembinaan karakter itu butuh proses jangka panjang. Maka kalau ada program yang menanamkan disiplin secara ketat, kami anggap itu langkah positif,” ujarnya.

Imron menambahkan bahwa program ini tidak bisa dijalankan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Hingga kini, pemerintah setempat masih menunggu petunjuk teknis serta pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum program tersebut benar-benar diterapkan di daerahnya.

“Kami siap menjalankan program ini kalau sudah ada kejelasan soal teknis dan dukungan dana dari provinsi. Anggaran khusus belum tersedia, tapi kami siap memasukkannya ke dalam program daerah bila diperlukan,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan, inisiatif ini tidak boleh dianggap sebagai bentuk hukuman. Ia meminta masyarakat untuk memandangnya sebagai langkah penyelamatan terhadap masa depan anak-anak yang berisiko terjerumus ke perilaku kriminal.

“Ini bukan hukuman, ini adalah bentuk intervensi positif. Kami ingin menyelamatkan mereka sebelum terlambat. Jangan sampai mereka masuk ke dunia narkoba, geng motor, atau tindak kekerasan lainnya,” katanya.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sendiri telah mengumumkan program ini dimulai serentak pada 2 Mei 2025 dan menyasar pelajar SMP serta SMA yang telah menunjukkan perilaku sulit dibina, seperti tawuran, penyalahgunaan obat terlarang, hingga pergaulan bebas.

Sebanyak 30 hingga 40 barak militer disiapkan untuk menampung para siswa tersebut, dengan keterlibatan aktif dari TNI dan kepolisian. Mereka tidak akan diperlakukan sebagai pelaku kriminal, tetapi sebagai generasi muda yang perlu dibimbing ulang dalam kerangka kedisiplinan yang ketat.

Dedi menekankan, sistem pendidikan formal tidak lagi memadai untuk menghadapi kasus siswa dengan masalah perilaku berat. Barak TNI dipilih karena diyakini dapat menanamkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab melalui pola pelatihan yang lebih terstruktur dan disiplin.

Namun, kebijakan ini mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan. Lembaga swadaya masyarakat Imparsial menolak keras program ini karena dianggap dapat mengganggu hak-hak anak.

Mereka memperingatkan pembinaan di lingkungan militer bisa menimbulkan trauma psikologis dan memperkuat cara pandang yang represif.

Sejumlah akademisi juga mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai bukti kegagalan sistem pendidikan nasional dalam menangani siswa bermasalah secara lebih humanis dan edukatif.

Meski demikian, Gubernur Dedi tetap pada pendiriannya. Ia menyatakan pendekatan militer bukan bertujuan menghukum, melainkan memberikan ruang baru bagi anak-anak untuk membangun kembali kepribadiannya. Ia juga menegaskan bahwa program serupa pernah berhasil dijalankan di masa lalu saat dirinya menjabat sebagai kepala daerah.

“Kami ingin anak-anak ini kembali ke sekolah dengan semangat baru. Setelah enam bulan dibina, mereka akan pulang membawa pola pikir yang lebih baik dan mental yang lebih kuat,” ucap Dedi.

Dengan dukungan penuh dari Pemkab Cirebon, implementasi program ini tinggal menunggu kesiapan administratif dan teknis dari pemerintah provinsi. Pemerintah daerah berharap, langkah ini bisa menurunkan angka kenakalan remaja dan menyelamatkan generasi muda dari masa depan yang suram.