Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi ASN. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
  • Sebanyak 22.984 PPPK Paruh Waktu Pemprov Jabar memperpanjang kontrak untuk 2027, turun dari lebih dari 23.000 pegawai sebelumnya.
  • Penurunan jumlah terjadi karena pegawai pensiun, terkena sanksi disiplin, atau mengundurkan diri, termasuk akibat perubahan domisili setelah menikah.
  • SK perpanjangan dibagikan bertahap per wilayah untuk kelancaran administrasi dan mencegah pungli; kenaikan menjadi penuh waktu masih menunggu kebijakan pusat serta anggaran.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Sebanyak 22.984 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jawa Barat memperpanjang kontrak untuk 2027, turun dari sebelumnya lebih dari 23.000 orang.
  • Who?
    PPPK Paruh Waktu Pemprov Jawa Barat, BKD Jawa Barat, dan Kepala BKD Jawa Barat Dedi Sopandi terlibat dalam proses perpanjangan kontrak.
  • Where?
    Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan pembagian SK berlangsung bertahap di wilayah seperti Cirebon, Sumedang, Bandung, dan Cimahi.
  • When?
    Perpanjangan kontrak berlaku untuk 2027. Dedi Sopandi menyampaikan keterangan pada Rabu, 18 November 2026.
  • Why?
    Jumlah berkurang karena sejumlah PPPK memasuki pensiun, terkena sanksi disiplin, atau mengundurkan diri, termasuk akibat perubahan domisili mengikuti pasangan.
  • How?
    BKD membagikan SK perpanjangan secara langsung berdasarkan wilayah secara bertahap untuk kelancaran administrasi dan mencegah pungutan liar. Kenaikan menjadi PPPK penuh waktu masih dikaji.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Di Jawa Barat, 22.984 pekerja PPPK paruh waktu memperpanjang kontrak sampai 2027. Dulu jumlahnya lebih dari 23 ribu. Ada yang pensiun, kena hukuman, atau berhenti karena pindah ikut pasangan. Surat kontrak sedang dibagikan bertahap. Pemerintah juga masih melihat apakah pekerja paruh waktu bisa jadi penuh waktu.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Perpanjangan kontrak bagi 22.984 PPPK paruh waktu menunjukkan kesinambungan penugasan bagi sebagian besar pegawai, sementara penyaluran SK bertahap dan langsung di wilayah kerja menekankan kelancaran administrasi serta pencegahan pungutan liar. Kajian status penuh waktu dan rekrutmen yang disesuaikan dengan pensiun juga mencerminkan perhatian pada kemampuan anggaran daerah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Sebanyak 22.984 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jabar telah melakukan perpanjangan kontrak untuk 2027. Sementara kenaikan status menjadi penuh waktu masih dilakukan kajian oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar.

Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Sopandi mengatakan, jumlah pengangkatan ini mengalami penurunan dibandingkan total PPPK Paruh Waktu sebelumnya yang mencapai 23.000 orang lebih dan tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sebanyak 22.984 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontrak, yang asalnya 23.000 sekian," kata Dedi, Rabu (18/11/2026).

1. Ada beberapa faktor yang membuat terjadinya pengurangan

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Dedi menjelaskan, berkurangnya jumlah pegawai tersebut disebabkan sejumlah faktor, mulai dari memasuki masa pensiun, terkena sanksi disiplin, hingga mengundurkan diri. Sehingga, pengangkatan PPPK tahun ini mengalami penguran.

"Kenapa berkurang? Satu, ada kurun waktu setahun ini mereka pensiun, yang kedua, ada kurun waktu dalam setahun itu mereka terkena hukuman disiplin, dan ada yang kurun waktu setahun itu mereka mengundurkan diri dari P3K paruh waktu," kata dia.

Selain itu, Dedi mengungkapkan, pengunduran diri bisa terjadi karena perubahan kondisi pribadi, seperti pegawai yang harus pindah domisili mengikuti pasangan setelah menikah, sehingga tidak dilakukan perpanjangan di tahun depan.

"Misalkan mengundurkan diri begini, dia seorang P3K paruh waktu kerja di Garut, single, ternyata dia mendapatkan suami orang Jakarta, sehingga menyarankan untuk mengundurkan diri dan pindah ikut suaminya," tuturnya.

2. Surat perpanjangan langsung diberikan ke wilayah masing-masing

Ilustrasi ASN (IDN Times/Aan Pranata)

Dedi menjelaskan, surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak sudah mulai dibagikan berdasarkan wilayah masing-masing. Sejumlah daerah, termasuk Cirebon dan Sumedang, telah menerima SK tersebut, dan selebihnya akan langsung disebarkan secara bertahap.

"Sekarang SK perpanjangannya sudah diberikan per wilayah. Yang sudah diberikan itu wilayah X, Cirebon sudah, Sumedang sudah, sekarang Bandung, kami bagikan yang untuk wilayah Bandung-Cimahi, nanti terus bertahap," ucapnya.

Pembagian SK secara langsung dilakukan, untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar sekaligus mengantisipasi praktik pungutan liar yang berpotensi dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

"BKD berharap perpanjangan ini dibagikan langsung. Kedua, upaya mencegah agar tidak ada orang atau oknum yang mengatakan bahwa itu berbayar dan sebagainya," ujarnya.

3. Pengangkatan ASN menunggu keputusan pemerintah pusat

(Ilustrasi ASN)/IDN Times/Oetoro Aji

Selain perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu, Pemprov Jabar juga menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun mendatang.

"Penambahan ASN itu nanti dibuka kan oleh Menpan RB formasinya tahun ini. Tapi yang jelas penambahan ASN-nya tidak akan melebihi jumlah setahun ASN yang pensiun," kata Dedi.

Dedi menyebutkan, penambahan ASN nantinya akan mempertimbangkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Pemprov Jabar tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah ASN yang keluar melalui skema pensiun.

"Di mana ASN yang pensiun itu PNS di Jawa Barat di tahun ini ada 1.800 sekian, rata-rata setiap tahun itu ada sekitar 1.600 sampai 1.700. Jadi pengangkatan itu menyesuaikan dengan kondisi yang pensiun supaya tetap belanja pegawai itu di bawah 30 persen," tuturnya.

Sementara itu, peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu juga masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan ketersediaan anggaran daerah.

"Nanti kita lihat dulu, pengangkatan yang Januari ke penuh waktu itu apakah berdampak juga dengan dana alokasinya, atau dana alokasinya tetap di Pemprov. Kalau dana alokasinya tetap di Pemprov, maka kita akan bisa pergunakan untuk peningkatan yang paruh waktu ke penuh waktu untuk tenaga teknis lainnya," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More