Bandung, IDN Times - Sekitar lima lebih kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai berdatangan di Gedung Pakuan, pada Selasa (17/11/2026) siang. Mereka langsung masuk ke ruangan rapat untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM.
Ada sekitar dua jam lebih para kepala dinas dan juga Sekda Jabar sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Herman Suryatman, bersama anggota Pansus XX DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat dengan KDM.
Salah satu yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut yaitu persiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi keterbatasan anggaran pada 2027. Salah satunya dengan merampingkan birokrasi melalui penggabungan tujuh perangkat daerah.
Pasalnya, Gubernur Jawa Barat, KDM menilai jumlah organisasi pemerintahan perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dengan struktur yang lebih ramping, anggaran diharapkan bisa lebih banyak digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Langkah ini diambil setelah Pemprov Jabar menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah tetap harus memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan.
"Penataan organisasi pemerintah daerah sehingga menjadi lebih ramping. Tujuannya adalah agar angka-angka keuangan di pemerintah daerah bisa memperbesar jumlah belanja untuk kepentingan publik," ujar KDM usai rapat.