Gubernur Babel Akan Gugat Kepemilikan Pulau Tujuh ke MK

Dalam persoalan ini, Hidayat meyakini, Pulau Tujuh tersebut merupakan milik Provinsi Babel, dan itu ia klaim sudah sesuai dengan riwayat mengenai pulau tersebut. Dia mengatakan, awalnya Pulau Tujuh ini diserahkan dari Sumatera Selatan, namun karena ada pemekaran justeru malah masuk ke Provinsi Kepri.

"Ya itu kan asal usulnya dari Palembang, lalu pembentukan provinsi, Sumsel menyerahkan kepada Babel kalo saya nggak salah. Nah sekarang tiba-tiba Kepri, Kabupaten Lingga ya, mengklaim punya dia," katanya.

Provinsi Babel sendiri kini tengah melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan penyelesaiannya seperti apa. Namun, Hidayat meyakini, Pulau Tujuh merupakan milik Provinsi Babel.

"Kami sudah berdiskusi sama Pak Mendagri, mungkin pekan depan juga ketemu bagaimana petunjuk dari Pak Mendagri. Yang penting kami tidak mau ribut dengan Kepri, dan Kepulauan Babel tidak mau ribut, kami mau cari jalan hukum," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, persoalan ini masih dalam pembahasan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (ADWIL), mulai dari batas wilayah, sengketa dan beberapa persoalan-persoalan lainnya.

"Ya sekarang ini kan sedang dilakukan proses untuk penyelesaian sengketa batas-batas wilayah. Seperti yang saya sampaikan, ada 43 pulau yang disengketakan di seluruh Indonesia. Sedang ditelusuri oleh tim ADWIL," ujarnya.

Meski begitu, Bima tidak mempersoalkan jika ada pemerintah provinsi yang akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum dari wilayah yang diklaim miliknya. Hanya saja, Kemendagri membuka peluang memberikan solusi sesuai kapasitasnya.

"Data-data bukti-buktinya kami lakukan proses mediasi dan fasilitasi. Tentunya ya silakan, proses ke MK adalah hak dari warga negara, termasuk tentu dari wilayah. Tetapi ADWIL memfokuskan kepada upaya penyelesaiannya, sesuai dengan Tupoksi yang ada di Kemendagri," tuturnya.