Dedi Mulyadi Selidiki Dana Hibah Pesantren yang Mencurigakan
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum mau melakukan tanda tangan untuk usulan dana hibah perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren tahun 2025. Dia memastikan akan melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap calon penerima bantuan ini.
Selain itu, Dedi segera melakukan audit investigatif mengenai yayasan pondok pesantren penerima bantuan-bantuan yang sebelumnya diusulkan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
"Kami akan melakukan audit investigatif. Hasil audit investigatif kami akan serahkan pada penyidik," ujar Dedi di Bandung, Senin (28/4/2025).
1. Wilayah basis pesantren hanya dapat ratusan juta Rupiah
Sebelumnya, Dedi membuka beberapa data penerima dana hibah perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren tahun 2025. Hasilnya membuat dia heran, sebab basis pesantren di Jawa Barat yakni Kabupaten Cirebon, justru mendapatkan alokasi yang rendah dibandingkan Kabupaten Garut.
Adapun Kabupaten Cirebon hanya mendapat alokasi dana hibah dengan total Rp557 juta, untuk satu pesantren saja. Sementara Kabupaten Garut dapat dana hibah dengan total Rp78 miliar, untuk 140 pesantren.
"Cirebon satu pesantren, lebih sedikit, daerah di mana basis NU, Islam tradisional hanya dapat satu pesantren dengan total Rp557 juta," ujar Dedi saat berdialog dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dedi Mulyadi.
2. Dedi enggan teken usulan ini
Dedi pun kaget, melihat angka usulan dana hibah dari Kabupaten Garut ini mengalahkan beberapa wilayah lain termasuk Kota Bandung. Ibu Kota Jabar ini hanya mendapatkan Rp150 juta, dan untuk satu pesantren saja.
"Saya sebagai gubernur memiliki rasa keadilan yang miris. Saya tandatangani di mana ada daerah yang basis pesantren, basis tradisional NU, beda dari satu kabupaten (Garut). Kota Bandung juga, kota besar cuma dapat satu pesantren," katanya.
Dedi menjelaskan, alasan dirinya belum mau menandatangani alokasi dana hibah ini lantaran prinsip keadilannya belum ada. Sehingga, ia bakal mengkaji terlebih dahulu agar pemberian dana hibah lebih merata.
"Pemerintah provinsi sumber anggaran bukan dari Garut saja kan, dari pendapatan seluruh daerah di Jabar. Distribusi ke bawah harus ada rasa keadilan prioritas pembangunan. Kalau bicara keluhan atau diributkan warga Garut itu mengenai jalan, di mana alokasi terus-terusan tapi jalannya hancur," katanya.
Menurut Dedi, alokasi dana hibah untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren harus berdasarkan kebutuhan lembaga terkait, bukan sekadar keputusan politis. Untuk itu, Dedi menggandeng Kemenag, sebagai penanggung jawab pondok pesantren dan juga madrasah di kabupaten dan kota.
"Hari ini saya akan bangun madrasah tsanawiyah di Garut. Kan lucu tuh (bantuan) puluhan miliar Rupiah ada, tapi tsanawiyah roboh yang bangun Gubernur. Bisa gak sih ke depan kita bantu pesantren kecil, pesantren yang kiai tidak terkenal ada di kampung, kita bantu," ujarnya.
3. Tuding alokasi bantuan ada yang mengatur
Menurutnya, alokasi dana hibah perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD Jabar. Dedi pun berkelakar bahwa ada oknum lain yang mengusulkan, karena tidak mungkin ratusan pesantren di Garut ini mengajukan diri sebagai penerima bantuan lewat Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
"Ini gak perlu dari DPR. Ini siapa sih yang ngusulin kok menumpuk di Garut? Siapa sih yang ngarahin kan ini usulan dari SIPD," ucapnya.
Berikut data berdasarkan kamus usulan perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren dana hibah berdasarkan anggaran murni 2025:
- Kab. Bandung 10 pesantren Rp3.300.000.000
- Kab. Bekasi 7 pesantren Rp2.400.000.000
- Kab. Bogor 16 pesantren Rp6.050.000.000
- Kab. Ciamis 35 pesantren Rp 8.160.960.381
- Kab. Cianjur 22 pesantren Rp9.600.000.000
- Kab. Cirebon 1 pesantren Rp557.010.000
- Kab. Garut 140 pesantren Rp78.017.985.000
- Kab. Karawang 1 pesantren Rp300.000.000
- Kab. Majalengka 13 pesantren Rp1.300.000.000
- Kab. Pangandaran 3 pesantren Rp1.797.000.000
- Kab. Purwakarta 2 pesantren Rp500.000.000
- Kab. Subang 8 pesantren Rp2.350.000.000
- Kab. Sukabumi 21 pesantren Rp9.200.000.000
- Kab. Sumedang 1 pesantren Rp100.000.000
- Kab. Tasikmalaya 12 pesantren Rp5.000.000.000
- Kota Bandung 1 pesantren Rp150.000.000
- Kota Banjar 1 pesantren Rp100.000.000
- Kota Cimahi 1 pesantren Rp100.000.000
- Kota Depok 1 pesantren Rp250.000.000
- Kota Sukabumi 10 pesantren Rp4.400.000.000
- Kota Tasikmalaya 5 pesantren Rp1.850.000.000
Grand total bantuan untuk 311 pesantren: Rp135.482.955.381
