Daftar UMSK Jabar 2026 Terbaru usai Direvisi Gubernur Dedi Mulyadi

Dalam bagian pertimbangannya, keputusan tersebut menyebut perbaikan UMSK diperlukan untuk memastikan perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di Jawa Barat.

"Bahwa untuk memastikan pelindungan pekerja serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha sesuai sektor di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat," demikian bunyi pertimbangan dalam Kepgub tersebut.

Selanjutnya, Pemprov Jabar menyatakan perlu memperbaiki ketentuan UMSK melalui penggantian terhadap Kepgub Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025. Keputusan terbaru itu kemudian menetapkan pencabutan aturan sebelumnya.

Aturan itu sebelumnya digunakan untuk penetapan upah UMSK di sejumlah kabupaten dan kota dang kemudian berakhir dengan gugatan serikat buruh, hingga akhirnya memang di PTUN.

"Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi diktum Kesatu.

Kepgub terbaru juga mengatur mekanisme bagi perusahaan yang belum mampu membayar upah minimum sektoral sesuai ketentuan. Dalam diktum keempat, perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan bersangkutan.

Hasil perundingan tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Dokumen hasil perundingan juga harus dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

"Dalam hal perusahaan belum mampu membayar upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan," demikian bunyi ketentuan tersebut.

Adapun besaran UMSK dalam keputusan terbaru berbeda-beda berdasarkan sektor usaha. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah dengan nominal tertinggi, yakni mencapai Rp6.052.861,25.

Berikut rincian besaran UMSK di sejumlah kabupaten dan kota berdasarkan data lampiran keputusan yang tersedia:

1. Kota Bekasi: Rp6.052.861,25 untuk kelompok sektor dengan nilai tertinggi. Terdapat pula kelompok dengan besaran Rp6.037.878,92 dan Rp6.022.896,59.

2. Kabupaten Bekasi: mencapai Rp5.981.990 untuk kelompok sektor dengan nilai tertinggi. Kelompok lainnya tercatat sebesar Rp5.967.622.

3. Kabupaten Karawang: mencapai Rp5.910.370,63.

4. Kabupaten Purwakarta: Rp5.957.247 untuk industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan Rp5.571.376 untuk industri suku cadang serta aksesori kendaraan bermotor.

5. Kota Depok: Rp5.620.945.

6. Kota Bandung: Rp4.760.047,74. Ketentuan ini mencakup 64 jenis kegiatan usaha.

7. Kota Cimahi: Rp4.140.362.

8. Kabupaten Bandung Barat: terdapat besaran Rp4.002.665,03 dan Rp4.003.363,38 sesuai kelompok sektor.

9. Kabupaten Cianjur: Rp3.361.351,13 untuk industri alas kaki dan Rp4.033.800 untuk industri air minum dalam kemasan.

10. Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622 untuk sektor penyimpanan minyak dan gas.

11. Kabupaten Cirebon: Rp2.894.402,55.

12. Kabupaten Majalengka: berkisar Rp2.769.316 hingga Rp2.777.102.

13. Kabupaten Garut: Rp2.636.507 untuk industri sepatu olahraga.