Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berencana untuk membentuk Satuan Tugas Pertambangan. Satuan tugas ini nantinya akan memantau dan menertibkan aktivitas tambang Ilegal.
"Satgas ini nantinya terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI/ Polri, masyarakat, akademisi, termasuk juga media," ujar Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melalui keterangan resmi, Sabtu (3/12/2022).
Uu menjelaskan, Satgas Pertambangan didirikan sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Dalam surat yang ditandatangani 11 April 2022, Pemerintah Pusat mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke provinsi, termasuk pengawasannya.
Selain itu, Uu mengatakan, Satgas Pertambangan Jabar nantinya ada untuk menekan aktivitas tambang yang telalu masif dan berpotensi merusak lingkungan. Satgas ini nantinya berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/ Kota.
"Yang lebih tahu mengenai situasi dan kondisi pertambangan di daerah, yakni bupatinya. Ekonomi bisa meningkat karena ada aktivitas pertambangan, namun perlu ketaatan hukum untuk meminimalkan efek negatif," katanya.
Lebih lanjut, Uu mengatakan, Jabar merupakan kawasan potensial pertambangan. Oleh karena itu sosialisasi yang dilaksanakan Pemda Provinsi Jabar ini ingin agar pelayanan dalam sektor pertambangan lebih baik dari segi hukum/ legalitas, maupun hal teknis lainnya.
"Melalui sosialisasi di sektor pertambangan, diserap pula aspirasi baik dari masyarakat maupun pengusaha," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas ESDM Jabar, Ai Saadiyah Dwidaningsih menuturkan, pertambangan merupakan kegiatan strategis yang menunjang pembangunan, khususnya infrastruktur dan industri, namun seringkali berbenturan dengan masalah lingkungan.
Sejalan dengan prinsip good mining practice, Jabar melakukan berbagai upaya percepatan terhadap kewenangan yang didelegasikan, di antaranya dengan memperkuat koordinasi terkait minerba dengan berbagai pihak serta mengembangkan sistem layanan digital yang mudah dan cepat.
Selanjutnya, menyiapkan perangkat SDM profesional, juga mengupayakan tata kelola pelayanan pertambangan yang baik, termasuk kegiatan sosialisasi sebagai penguatan komitmen atas amanat yang diberikan kepada provinsi terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.
"Kesempatan kali ini diselenggarakan di lingkup kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV yang meliputi Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Cimahi," katanya.