Bangunan Playground di Kaki Gunung Ciremai Kena Segel

11 Nov 2026, 16:39 WIBKab. Kuningan3 min read

Tim gabungan Pemkab Kuningan melakukan penyegelan sementara terhadap bagian bangunan wahana playground anak di kawasan kaki Gunung Ciremai, Kecamatan Cigugur, Rabu (11/11/2026), menyusul temuan indikasi penambahan bangunan yang belum sesuai dengan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Intinya Sih

Pemkab Kuningan menyegel sementara dua titik bangunan playground di Cigugur setelah ditemukan indikasi penambahan bangunan di luar Persetujuan Bangunan Gedung.
Pemeriksaan menyoroti selisih luas antara pengajuan 2,4 hektare dan keterangan pengelola sekitar 4 hektare, sehingga kesesuaian tata ruang serta perizinan masih diverifikasi.
Pengelola diberi tenggat tiga hari untuk mengurus izin; selama segel berlaku aktivitas dilarang, sementara pengelola menyatakan siap mematuhi aturan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kuningan, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Kuningan menyegel sementara dua titik bangunan di kawasan wahana playground anak di sekitar kaki Gunung Ciremai, Kecamatan Cigugur, Rabu (11/11/2026).

Penyegelan dilakukan setelah tim pengawasan menemukan indikasi penambahan luas bangunan yang belum tercakup dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berdasarkan pemeriksaan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, terdapat perbedaan antara luas lahan dalam pengajuan perizinan dan luasan yang disampaikan pengelola.

Dalam dokumen pengajuan awal, luas lahan tercatat 2,4 hektare, sedangkan pengelola menyebut total kawasan mencapai sekitar 4 hektare. Hal ini membuat terdapat selisih sekitar 1,6 hektare yang status kesesuaian tata ruang dan perizinannya masih harus diverifikasi.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kabupaten Kuningan Burhanuddin mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya penambahan bangunan di luar persetujuan perizinan yang telah diterbitkan.

"Kami memberikan batas waktu tiga hari. Ketika dalam waktu tersebut pihak pengusaha bisa berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengurus bangunan yang belum dimohonkan izinnya, tentu akan kami bantu proses perizinannya," kata Burhanuddin, Rabu (11/11/2026).

1. Pengelola diberi waktu tiga hari

Pemkab Kuningan memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam, terhitung sejak Rabu hingga Jumat, kepada pengelola untuk berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan mengurus PBG atas bangunan yang belum tercakup dalam persetujuan sebelumnya.

Burhanuddin menegaskan, apabila tidak ada tindak lanjut hingga batas waktu tersebut, pemerintah daerah dapat memperluas tindakan penyegelan terhadap seluruh bangunan yang berdiri di kawasan tersebut.

Dia menjelaskan, angka luas kawasan sekitar 4 hektare masih berdasarkan keterangan awal dari perwakilan pengelola.

“Kami masih perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan luas bangunan dan kesesuaiannya dengan dokumen perizinan,” katanya.

2. Satpol PP larang aktivitas di bangunan disegel

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Kuningan Alex Dolfianza mengatakan, penyegelan merupakan tindakan penghentian sementara aktivitas pada bagian bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG.

Selama status penyegelan belum dicabut, pengelola tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pembangunan maupun kegiatan lainnya pada bagian bangunan tersebut.

Satpol PP juga akan menindaklanjuti persoalan ini melalui proses pembinaan. Pengelola dijadwalkan menjalani pembinaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengelola siap penuhi ketentuan perizinan

ilustrasi perizinan legalitas (freepik.com)

Perwakilan pengelola wahana playground anak, Jimmy, menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dia mengapresiasi teguran yang disampaikan tim pengawasan dan menyebutnya sebagai bahan evaluasi bagi pengelola.

"Kami selaku perwakilan dari pengelola wahana ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan teguran yang diberikan. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mengikuti seluruh aturan serta arahan yang ada," ujar Jimmy.