Bangkit Pascapandemi, 3 Daerah di Jabar Dapat Bantuan dari Uni Eropa

Dalam pembacaan deklarasi yang digelar secara online lewat aplikasi Zoom pada Rabu (25/11/2020) ini, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket menyatakan bahwa Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Dukungan itu, kata dia, dikhususkan pada beberapa negara yang kini telah bermitra, termasuk Indonesia.

“Mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama agenda pembangunan Uni Eropa di Indonesia. Di masa ini, pencapaian SDGs menjadi sangat penting dalam menghadapi dampak sosial dan pembangunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19,” tutur Vincent Piket, Rabu (25/11/2020).

Bagi Vincent, pemerintah daerah menjadi kunci dalam pencapaian TPB di Indonesia. ”(Karena) Keberhasilan pencapaian TPB di daerah dapat memberikan dampak langsung dan positif bagi kehidupan masyarakat (secara umum),” tutur dia.

Menurut data terakhir, secara global, total pendanaan pembangunan Uni Eropa pada tahun 2019 berjumlah EUR75,2 miliar, naik 1,06 persen dibandingkan tahun 2018.

Dukungan yang diberikan oleh Uni Eropa—yang difasilitasi oleh B_Trust, diberikan dalam bentuk bantuan teknis intensif kepada sepuluh kabupaten sasaran yang akan dilakukan secara online maupun tatap muka. Siswanda Harso Sumarto, Direktur Senior B_Trust, mengatakan jika tujuan besar dari TPB yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang ini adalah pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pelestarian lingkungan.

Ke depannya, B_Trust akan melakukan pendampingan pada daerah sasaran untuk mengadaptasi nilai-nilai TPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. ”Deklarasi hari ini merupakan penegasan komitmen para pemimpin daerah untuk berkolaborasi dalam membangun daerahnya sesuai dengan arah pembangunan yang selaras dengan tujuan global TPB,” kata dia.

Setali tiga uang, Plt. Deputi Bidang Ekonomi/Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti, juga percaya bahwa keberhasilan penerapan nilai-nilai TPB di tingkat daerah akan berbanding lurus pada pencapaian TPB 2030.

Nilai-nilai TPB, kata dia, harus dapat tergambarkan secara jelas dalam rencana pembangunan daerah. ”Di era otonomi, pemerintah kabupaten menjadi ujung tombak pembangunan nasional, sehingga kesuksesan pencapaian TPB secara nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan tujuan global TPB ke dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.