Alasan di Balik Dukungan Profesor Unpad pada Revisi UU KPK

Kepada IDN Times lewat sambungan telepon, Romli mengatakan bahwa ia mencatat beberapa kecerobohan yang kerap dilakukan KPK. Di antaranya ialah pengungkapan sebuah kasus--bahkan hingga penetapan tersangka--tanpa didasari alat bukti yang kuat.

"Saya mengamati perjalanan KPK sejak awal dibentuk hingga sekarang. Yang terjadi, terutama sejak 2009-2014, terdapat 21 penetapan tersangka oleh KPK tanpa didasari alat bukti kuat. Itu fakta," kata Romli pada Rabu (16/10).

Romli melanjutkan, tugas KPK sedikit menyimpang ketika mulai dipimpin oleh Bambang Widjojanto. Ketika menjerat Budi Gunawan, Romli mencontohkan, KPK tercatat pernah memaksa kehendak hingga akhirnya Budi pun menang dalam sidang pra peradilan.

"Saya pikir dia (Bambang) tidak suka BG karena mau diangkat Kapolri. Ada upaya mencari-cari celah, dengan minta laporan PPATK. PPATK menolak memberi data karena tidak ada indikasi tindak pidana," tuturnya.

Salah satu poin UU KPK yang telah direvisi dan mendapat dukungan Romli, ialah lahirnya dewan pengawas dalam tubuh KPK. Badan pengawas, kata Romli, bisa meredam KPK yang ia nilai sewenang-wenang dan superbody.

"Lembaga yang superbody itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Itu saja," ujar dia.

Maka itu, Romli berpendapat bahwa masyarakat hendaknya mencari tahu aturan main KPK dengan adanya dewan pengawas sebelum melancarkan kritik pada eksekutif dan legislatif. Pasalnya, Romli optimistis badan pengawas yang anggotanya dipilih oleh presiden, bukan dewan, akan bertindak secara independen.

"Sebagai masyarakat, kita harus percaya pada keputusan presiden," ujar Romli.

"Saya gak aprioris dewan pengawas setuju yang penting ada pembatasan. Yang kita belum tau rules of the game-nya apa. Dewan Pengawas kita lihat rules of the gamenya, kalau main2 baru kita kritik. Ini belum apa-apa sudah diktritik," katanya.