Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan merampingkan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menggabungkan tujuh perangkat daerah. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan belanja birokrasi di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, penataan organisasi tersebut bertujuan memperbesar porsi belanja untuk kepentingan publik. Menurutnya, kondisi fiskal daerah mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
"Penataan organisasi pemerintah daerah sehingga menjadi lebih ramping. Tujuannya adalah agar angka-angka keuangan di pemerintah daerah bisa memperbesar jumlah belanja untuk kepentingan publik," ujar KDM saat ditemui di Gedung Pakuan, Selasa (17/11/2026).