Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi ASN (Diskominfo Depok/Ilustrasi)
  • Pemprov Jabar akan menggabungkan tujuh pasangan OPD untuk menekan belanja birokrasi akibat penurunan dana transfer pusat dan menjaga porsi anggaran bagi kebutuhan publik.
  • Restrukturisasi mengurangi perangkat daerah dari 38 menjadi 31, dengan dinas turun dari 26 menjadi 21 dan badan dari sembilan menjadi tujuh.
  • Tiga penggabungan mulai berlaku pada 2027; Perda ditargetkan rampung sebelum penetapan APBD 2027 pada 27 November 2026, sementara nilai efisiensi masih dihitung.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
17 November 2026

KDM menyatakan Pemprov Jabar akan merampingkan OPD untuk menjaga belanja publik di tengah penurunan dana transfer. Struktur perangkat daerah akan dikurangi dari 38 menjadi 31 melalui penggabungan tujuh pasangan OPD.

sebelum penetapan APBD 2027

Pemprov Jabar menargetkan pembahasan Perda perubahan struktur perangkat daerah rampung.

27 November 2026

APBD 2027 direncanakan diparipurnakan.

2027

Tiga penggabungan tahap awal dan penyesuaian struktur OPD akan mulai berlaku. Pembahasan APBD 2027 telah diadaptasi untuk perubahan tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pemprov Jawa Barat akan menggabungkan tujuh pasangan OPD untuk merampingkan struktur organisasi, sehingga jumlah perangkat daerah berkurang dari 38 menjadi 31.
  • Who?
    Pemprov Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menangani penataan serta penggabungan OPD.
  • Where?
    Penataan berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keterangan kebijakan disampaikan di Gedung Pakuan, Bandung.
  • When?
    Kebijakan disampaikan pada Selasa, 17 November 2026. Tiga penggabungan tahap awal dan struktur baru direncanakan berlaku mulai 2027.
  • Why?
    Penggabungan dilakukan karena dana transfer daerah dari pemerintah pusat menurun, untuk menekan belanja birokrasi dan menjaga porsi belanja bagi kepentingan publik.
  • How?
    Integrasi dilakukan bertahap melalui Perda yang ditargetkan rampung sebelum penetapan APBD 2027 pada 27 November 2026. Besaran efisiensi anggaran per saat ini masih didalami.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pemerintah Jawa Barat mau menggabungkan tujuh kantor dinas karena uang dari pemerintah pusat berkurang. Gubernur Dedi Mulyadi ingin uang lebih banyak dipakai untuk kebutuhan orang banyak. Jumlah dinas akan turun dari 38 jadi 31. Tiga gabungan dinas mulai berlaku pada tahun 2027. Aturannya sedang disiapkan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Penataan tujuh perangkat daerah menunjukkan upaya Pemprov Jawa Barat menjaga belanja publik tetap menjadi prioritas di tengah penurunan dana transfer. Penggabungan yang dilakukan bertahap, disertai penyesuaian APBD 2027 dan pembahasan melalui Perda, memberi kerangka teratur bagi struktur pemerintahan yang lebih ramping dan efisien.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan merampingkan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menggabungkan tujuh perangkat daerah. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan belanja birokrasi di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, penataan organisasi tersebut bertujuan memperbesar porsi belanja untuk kepentingan publik. Menurutnya, kondisi fiskal daerah mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.

"Penataan organisasi pemerintah daerah sehingga menjadi lebih ramping. Tujuannya adalah agar angka-angka keuangan di pemerintah daerah bisa memperbesar jumlah belanja untuk kepentingan publik," ujar KDM saat ditemui di Gedung Pakuan, Selasa (17/11/2026).

1. Jumlah perangkat daerah berkurang dari 38 menjadi 31

Ilustrasi ASN di Kota Bekasi. (IDN Times/Imam Faishal)

Dia mengatakan, pengurangan dana transfer daerah menjadi salah satu alasan pemerintah harus melakukan penyesuaian struktur organisasi. Sehingga, Pemprov Jabar berupaya melakukan efisiensi termasuk menggabungkan OPD.

"Kami menghadapi problema fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah karena kepentingan pemerintah pusat yang mendesak. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menjelaskan, penggabungan tersebut membuat jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar berkurang dari sebelumnya 38 menjadi 31.

Ada tujuh pasangan perangkat daerah yang akan diintegrasikan, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan.

Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) digabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DP3AKB, Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

"Dari 38 menjadi 31 perangkat daerah. Dinas dari 26 menjadi 21, badan dari sembilan menjadi tujuh," kata Herman.

2. Tiga penggabungan efektif pada 2027

Ilustrasi ASN di Indonesia. (IDN Times/Aditya Pratama)

Herman mengatakan, proses integrasi akan dilakukan secara bertahap di mana pada tahap awal, terdapat tiga penggabungan yakni Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta DP3AKB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

"Pembahasan APBD 2027 sudah mulai diadaptasi. Semuanya berlaku mulai 2027," kata dia.

3. Perda ditargetkan diparipurnakan sebelum APBD 2027 ditetapkan

(Humas/DPRD Jabar)

Herman menyebut, perubahan struktur perangkat daerah tersebut akan diatur melalui peraturan daerah (Perda). Pemprov Jabar menargetkan pembahasannya rampung sebelum penetapan APBD 2027.

"Rencananya sebelum penetapan APBD 2027. APBD rencana akan diparipurnakan tanggal 27 November 2026," kata Herman.

Meski demikian, Pemprov Jabar belum bisa memastikan besaran efisiensi anggaran yang akan diperoleh dari penggabungan tujuh OPD tersebut. Menurut Herman, perhitungan penghematan masih dalam tahap pendalaman.

"Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa masih didalami," tuturnya.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More