Bantuan Rutilahu Jabar Tembus 49.229 Unit, Naik Delapan Kali Lipat?

06 Oct 2026, 17:51 WIBKota Bandung2 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Bantuan Rutilahu Jabar Tembus 49.229 Unit, Naik Delapan Kali Lipat?

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Alokasi bantuan rumah tidak layak huni di Jawa Barat pada 2026 mencapai 49.229 unit, melonjak hampir delapan kali lipat dari 6.367 unit pada 2025.
Program bedah rumah merupakan sinergi pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat, dengan anggaran Rp20 juta per rumah serta pembelian material berkelompok melalui Tender Rakyat.
Tender Rakyat di Purwakarta mencatat efisiensi 5,02 persen. Program ini menanggapi kebutuhan hunian layak, karena akses di Jabar pada 2025 baru 58,46 persen, di bawah nasional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2025

Sebanyak 6.367 rumah di Jawa Barat mendapat alokasi bantuan rutilahu. Akses rumah tangga terhadap hunian layak di Jawa Barat tercatat 58,46 persen.

2026

Alokasi Program Bedah Rumah di Jawa Barat meningkat menjadi 49.229 unit. Kementerian PKP mencatat Tender Rakyat di Purwakarta menghasilkan efisiensi 5,02 persen.

Selasa (6/10/2026)

Sekda Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan bantuan rutilahu meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia berharap pembangunan rumah penerima bantuan segera selesai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Program bantuan bedah rumah atau rutilahu di Jawa Barat pada 2026 mendapat alokasi 49.229 unit rumah, meningkat dari 6.367 unit pada 2025.
Who?
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masyarakat penerima bantuan, serta Herman Suryatman terlibat dalam pelaksanaan program.
Where?
Program dilaksanakan di berbagai daerah di Jawa Barat, dengan contoh pelaksanaan bantuan bagi warga di Kabupaten Subang dan Tender Rakyat di Purwakarta.
When?
Alokasi bantuan berlaku pada 2026. Herman Suryatman menyampaikan perkembangan program tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Why?
Bantuan ditujukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni dan mendukung kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Jawa Barat.
How?
Setiap rumah memperoleh anggaran Rp20 juta. Material bangunan dibeli secara berkelompok melalui mekanisme Tender Rakyat, yang tercatat menghasilkan efisiensi 5,02 persen dalam salah satu pelaksanaan di Purwakarta.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Di Jawa Barat, 49.229 rumah akan dibantu supaya jadi lebih bagus pada 2026. Tahun lalu, yang dibantu cuma 6.367 rumah. Pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Barat bekerja bersama. Madi di Subang juga dapat bantuan. Setiap rumah punya uang Rp20 juta untuk beli bahan bangunan bersama-sama. Rumah-rumah itu sedang dibuat agar lebih layak ditinggali.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Lonjakan alokasi bantuan rutilahu membuka ruang perbaikan hunian bagi puluhan ribu keluarga di Jawa Barat, dengan pelaksanaan yang melibatkan masyarakat dalam pembelian bahan secara berkelompok. Mekanisme Tender Rakyat yang transparan juga menunjukkan upaya menjaga penggunaan anggaran, sementara efisiensi yang tercatat dapat mendukung penyediaan material pembangunan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Jawa Barat melonjak hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kementerian PKP, jumlah rumah yang mendapatkan alokasi bantuan pada 2026 mencapai 49.229 unit, dari sebelumnya 6.367 unit pada 2025.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan lonjakan tersebut menjadi bagian dari program bantuan bedah rumah pemerintah yang menyasar masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat.

"Posisi terakhir luar biasa. Bantuan rutilahu menembus 49.229 unit, dan tahun sebelumnya hanya 6.367 unit, atau hampir delapan kali lipat," kata Herman, Selasa (6/10/2026).

1. Pembangunan diklaim menggunakan tender rakyat

Sekda Pemprov Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Siti Fatimah)

Herman mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan terhadap peningkatan jumlah penerima bantuan di Jawa Barat.

Menurut Herman, pelaksanaan bantuan juga melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah pembelian bahan bangunan secara berkelompok dengan anggaran Rp20 juta untuk setiap rumah.

"Kami baru saja mengikuti tender rakyat. Jadi Rp20 juta berkelompok, sangat transparan. Bahkan ada kompetisi yang sederhana sehingga rakyat mendapatkan harga termurah untuk bahan-bahan bangunannya," kata Herman.

2. Diharapkan jumlah rumah layak huni bisa terus bertambah

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zul Khairil)

Lebih lanjut, Herman mencontohkan pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Subang. Salah satu penerimanya adalah Madi, warga yang rumahnya mendapatkan bantuan bedah rumah.

Ia berharap proses pembangunan segera selesai sehingga rumah penerima bantuan dapat berubah menjadi hunian yang lebih layak dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

"Sebentar lagi rumah ini akan berubah menjadi rumah layak huni," ucapnya.

3. Peningkatan perbaikan rutilahu delapan kali lipat dibanding 2025

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Data Kementerian PKP mengonfirmasi alokasi Program Bedah Rumah di Jawa Barat pada 2026 mencapai 49.229 unit, meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan 6.367 unit pada 2025.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP juga mencatat mekanisme Tender Rakyat untuk pengadaan material menghasilkan efisiensi 5,02 persen dalam salah satu pelaksanaan di Purwakarta.

Program tersebut relevan dengan kebutuhan hunian di Jawa Barat yang masih besar. Berdasarkan data BPS, pada 2025 baru 58,46 persen rumah tangga di Jawa Barat yang memiliki akses terhadap hunian layak, di bawah angka nasional sebesar 68,40 persen.