PKS Jabar Siapkan Quick Count untuk Pencoblosan 14 Februari
Ketua tim kampanye daerah (TKD) pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) di Jabar, Haru Suwandaru . IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menyiapkan tim untuk melakukan hitung cepat atau quick count untuk melihat perolehan sementara pasangan ini. Harapannya pasangan AMIN bisa meraih suara lebih dari 50 persen di Jawa Barat.
"Kita ada quick count dan auick real count. Tapi semua baru bisa dilihat setelah saksi selesai perhitungan dan melaporkan ke korwil saksi," kata Ketua TKD AMIN Jabar, Haru Suandharu saat dihubungi, Senin (12/2/2024).
1. Siapkan nobar juga di kantor DPW
Politikus PKS Al Muzzammil Yusuf (tengah) (Instagram/almuzzammil.yusuf)Namun, untuk exitpool PKS dipastikan tidak akan membuatnya. Mereka hanya akan mengumpulkan data dari saksi yang sudah selesai melakukan perhitungan di tempat pemungutan suara (TPS) dan melaporkannya ke tim.
Di sisi lain, PKS Jabar pun berencana mengadakan nonton bersama (nobar) perhitungan dalam pencoblosan nanti.
"Insya Allah kita nobar di kantor DPW PKS Jabar," kata Haru.
2. Anies ajak masyarakat pilih pemimpin dari rekam jejaknya
potret Anies Baswedan (instagram.com/chikifawzi)Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, rekam jejak adalah prediktor terbaik atas perilaku seseorang di masa depan. Bila masa lalunya menekan media, maka besok atau kedepannya masih akan menekan media.
Hal sebaliknya, apabila di masa lalunya memberikan ruang kepada media, bekerja dengan baik bersama media, maka untuk ke depan akan tetap baik.
"Jadi komitmen lisan bisa dibuat oleh siapa saja, dokumen yang disodorkan bisa ditandatangani oleh siapa saja, tapi rekam jejak itu adalah fakta yang tidak bisa diubah," tegas Anies dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers, Sabtu (10/2/2024).
3. Tak takut dapat kritik dari masyarakat
potret Anies Baswedan (instagram.com/chikifawzi)Dengan demikian, Anies menyampaikan komitmen dan menjamin kebebasan pers. Hal ini pun sudah dibuktikannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022, kala menemui masalah maka akan melaporkan ke Dewan Pers bukan ke pihak kepolisian.
"Rekam jejak kami di Jakarta, kalau ada masalah lapornya ke Dewan Pers tidak kepolisian, tidak lapor ke tempat lain dan tidak menggunakan metode-metode lain kecuali ke Dewan Pers. Ini artinya kita menjunjung tinggi suasana kebebasan pers yang harus ada di Indonesia," tegas Anies.
Menurutnya, pekerjaan rumah terhadap pers yang terjadi saat ini adalah memandang kebebasan pers dan kebebasan berbicara bagian dari perintah konstitusi.
"Konstitusi kita juga mengatakan bahwa tujuan kita mendirikan Republik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus ada ruang berdialog," jelasnya.
Ia menceritakan, ketika menjabat di Pemprov DKI, saat membuat kebijakan A dan kemudian ada kritik atas kebijakan tersebut, maka sesungguhnya itu adalah public education.
Oleh karena itu, ujarnya, penyusun kebijakan harus memberikan argumen lebih banyak.
"Kenapa ambil kebijakan A, dasarnya apa, konsekuensinya apa. Makin dikritik makin banyak argumen dikeluarkan, makin dikritik makin disodorkan sesuatu dan publik akan menilai proses itu adalah proses public education yang luar biasa, tapi ketika itu dihilangkan publik tidak mengalami sebagai public education policy," imbuh Anies.
Baca Juga: Ridwan Kamil Usul Golkar Bikin Program Quick Response for Humanity
Baca Juga: Waspada Serangan Fajar Jelang Pencoblosan Pemilu 2024
