TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jabar

Kasus COVID-19 Terus Naik di PPKM Darurat, DPR Usul Buat Tim Adhoc

Hari ini, angka harian COVID tembus 54 ribu kasus

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan (www.dpr.go.id)
Verified
Yogi Pasha

Bandung, IDN Times - Paparan virus corona atau COVID-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia di Jawa dan Bali yang merupakan zona Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat pun terus bertambah.

Lonjakan COVID-19 di kota-kota besar tak terhindarkan, terutama di wilayah Bodebek dan Bandung raya tetap menjadi daerah penyumbang lonjakan COVID-19 selain DKI Jakarta.

Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan menilai, pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah lonjakan kasus perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Terutama di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi yang membutuhkan tim khusus.

"Karena angka kasus positif COVID-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Khusus Jakarta, Bogor, Tangeran/Tangsel, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran COVID-19," ujar Farhan dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Jumat 16 Juli 2021.

1. Evaluasi secara akurat PPKM Darurat

Instagram.com/hmfarhanbdg

Farhan menilai, lonjakan kasus terus terjadi meski PPKM Darurat diberlakukan. Menurut dia, PPKM Darurat yang diberlakukan saat ini harus dievaluasi secara akurat.

"Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia, saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat," terangnya.

2. Klaster keluarga perlu perhatian khusus pemerintah

Bahaya Klaster Keluarga (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurutnya, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan jadi atensi bagi Pemprov setempat menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak - anak. Ditengarai klaster keluarga di daerah tersebut, menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran COVID-19. Jika memang faktanya seperti ini, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai," katanya.

Farhan memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Pemerintah, lanjut Farhan, perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

"Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik. Komentar - komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Pengamat: Tidak Etis, Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19!

Baca Juga: Indonesia Tertinggi di Asia dengan Kasus Aktif dan Kematian Harian

Baca Juga: [BREAKING] Astaga! Kasus COVID-19 di Indonesia Naik 54 Ribu Hari Ini

Topik:
COVID-19
pandemik covid-19
Komisi I DPR
muhammad farhan
Update me
Berita Terkini Lainnya

Karyawan Bio Farma Tukarkan 99 Kg Botol Plastik Jadi Tanaman Hias 

Warga Bandung Dilatih Digital Marketing, Kunci Sukses Bisnis Masa Kini

Pemprov Jabar Keluarkan Status Siaga Darurat Kebencanaan

Tumbang dari PSM, Marc Klok: Sulit Bermain Tanpa Pelatih Kepala

Kalah dari PSM Makassar, Persib Bandung Masuk Zona Degradasi 

Buntut Konflik Al Zaytun, Panji Gumilang Gugat Gubernur Ridwan Kamil 

Pembuatan Patung Garuda IKN Nusantara Capai 30 Persen

Jabar Masuk Musim Pancaroba, Dinkes Minta Masyarakat Waspada DBD

Waspada! Kota Bandung Paling Banyak Kasus DBD se-Jabar

Pos Indonesia Terus Perkuat Industri Logistik di Tanah Air