Tenaga Honorer Belum Terima THR, Sekda Jabar: Terbentur Aturan Pusat
Pegawai non-ASN Jabar keluhkan tidak dapat THR seperti 2020
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer di daerah terbentur aturan hukum yang ditetapkan pemerintah Pusat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak pertanyaan juga keluhan dari non-ASN terkait THR. Namun, karena terbentur aturan, Pemprov Jabar tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang berbeda.
Menurutnya, yang menjadi rujukan pemerintah daerah dalam pemberian THR dan gaji ke-13 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2021 tentang THR dan gaji ke-13.
1. THR hanya untuk ASN dan Honorer P3K
Dalam PP itu, lanjut Setiawan, dijelaskan bahwa target penerima THR adalah ASN dan P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) lalu non ASN yang berada di Lembaga Pemerintah non Kementrian itu hanya ada di pusat. Kemudian yang ada di sekretariat DPR dan non ASN yang berada di BLU (badan layanan umum) atau BLUD (badan layanan umum daerah).
“Di daerah, yang non PNS kalau kita menjabarkan dari PP 63 itu, non PNS yang dapat hanya yang bekerja di lingkungan BLUD karena memang di UU-nya seperti itu. Untuk tenaga non ASN lainnya memang tidak dapat berdasarkan PP 63 tahun 2021,” katanya di Bandung, Selasa (11/5/2021).
Baca Juga: H-4 Lebaran, Pegawai Honorer Pemprov Jabar Belum Terima Uang THR
Baca Juga: 71 Perusahaan Diadukan ke Disnakertrans Terkait Pembayaran THR 2021