TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ridwan Kamil Berharap 13 Daerah di Jabar Bisa Jadi Daerah Otonom

Angka populasi tak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota

Dok.Humas Jabar

Bandung, IDN Times - Gubernur Ridwan Kamil menilai jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berdomisili. Kondisi ini membuat pemerakan menjadi jalan terbaik untuk menyeimbangkan keduanya demi pelayanan perekonomian yang lebih baik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2019, Provinsi Jabar memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.

"Penduduk kami banyak (hampir 50 juta jiwa) tapi daerah yang mengelolanya sedikit, hanya 27 daerah. Berbeda dengan (misalnya) Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola oleh 38 daerah. Sementara (selama ini) anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk," kata Emil saat menjadi narasumber web seminar (webinar) Universitas Paramadina "The Implementation of Regional Economy in West Java", Rabu (14/10/2020).

1. Ketimpangan ini berdampak pada banyak hal

Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain populasi yang menjadi sumber dinamika pembangunan, lanjut Emil, secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi.

Maka, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.

"Jadi ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik yaitu pemekaran wilayah. Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota)," kata Emil.

2. Kelebihan populasi harus diimbangi dengan penyediaan sumber daya

Ilustrasi. IDN Times/Arief Rahmat

Di sisi lain, Emil menilai populasi menjadi sumber dari dinamika dan masalah pembangunan di provinsi Jabar. Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi.

"Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar," kata dia.

Berita Terkini Lainnya