TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Polemik JHT, Rizal Ramli Sebut Rakyat Sudah Tak Percaya Lembaga Negara

Aturan baru JHT ditentang banyak pihak

Rizal Ramli. IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Aturan terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai iuran Jaminan Hari Tua (JHT) pekerja yang baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun atau meninggal dunia, menuai polemik. Kritik pedas disampaikan pada pemerintah karena dianggap hanya membuat para pekerja sengsara.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Era Presiden Joko WIdodo, Rizal Ramli mengatakan, aturan seperti ini jelas menjerat para pekerja yang selama ini gajinya harus dipotong untuk JHT. Namun, ketika mereka membutuhkan uang tersebut malah tidak bisa diambil.

"Kalau dulu orang bisa ambil kapanpun ketika mereka resign (keluar dari perusahaan) atau dipecat. Nah, itu uang bisa digunakan baik untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya," kaya Rizal ketika berbincang dengan wartawan, Sabtu (12/2/2022) petang.

1. Kredibilitas pengelolaan uang oleh pemerintah diragukan rakyat

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Selain itu, persoalan lain dengan terbitkan kebijakan ini bukan hanya masalah uang yang ditahan, melainkan kredibilitas pengelolaan oleh pemerintah tidak dipercaya rakyat. Kasus yang menjerat nasabah Jiwasraya, Asabri, dan kasus lainnya di mana uang masyarakat menguap begitu saja membuat pekerja enggan menyimpan uang di pemerintah dalam jangka lama.

"Jadi persoalannya adalah buruh tidak percaya sama lembaga pemerintah. Kalau mereka percaya pasti tidak ada masalah," ujarnya.

2. Buruh punya hak untuk mengambil tabungannya

Massa buruh melakukan demo menuntut kenaikan UMP 2022 pada Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Athif Aiman)

Menurut Rizal, keputusan pemerintah untuk menahan uang ini agar tidak digunakan jelas tidak sesuai dengan perjanjian awal pekerja ketika mereka membayar iuran JHT. Sebab dalam aturan awal mereka bisa mengambil uang ketika membutuhkannya.

Uang itu adalah tabungan dari para pekerja sehingga JHT merupakan hak yang seharusnya tidak ditahan pemerintah. Keculi dalam perjanjian awal pekerja memang memberikan kepercayaan agar dana itu ditahan sampai 56 tahun.

"Aturan yang sekarang ini jadi memaksakan kehendak pemerintah. Aturannya tidak bisa tiba-tiba diubah jika pekerja memang tidak setuju," kata Rizal.

Berita Terkini Lainnya