Pengusaha Hiburan Minta Minol Cukup Dibatasi, Jangan Dilarang
Persempit ruang edar minumal beralkohol ini
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Para pengusaha hiburan di Kota Bandung menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol yang sedang dibahas Badan Legislasi DPR RI. Mereka berharap peredaran minuman beralkohol cukup dibatasi dan tidak dilarang seluruhnya.
Ketua Himpunan Industri Pariwisata Hiburan Indonesia (HIPHI) Kota Bandung Barli Iskandar mengaku, memang belum membaca isi draft RUU terkait minuman beralkohol itu. Pihaknya belum mendapatkan sosialisasi terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol.
Menurut dia, jika benar-benar dilarang, aturan tersebut bakal menimbulkan dampak besar, khususnya terhadap sektor bisnis pariwisata dan hiburan, termasuk bisnis pariwisata dan hiburan di Kota Bandung. Terlebih di kota ini ratusan tempat, mulai hotel, bar, hingga kafe yang selama ini berkaitan erat dengan minuman beralkohol.
"Jika dilarang, tentu bakal berdampak besar, apalagi banyak orang yang menggantungkan hidupnya di industri pariwisata dan hiburan di Kota Bandung," ujar Barli saat dihubungi, Sabtu (14/11/2020).
1. Adakan saja pembatasan peredaran minol
Barli menilai dari pada dilarang, HIPHI lebih setuju dengan pembatasan minuman beralkohol, mulai dari pembatasan peredaran hingga pembatasan tempat dimana orang dapat mengonsumsinya.
"Kalau dibatasi, itu lebih bagus. Kalau dilarang, saya kira sulit ya. Bagi wisatawan asing misalnya, mereka kan sehari-hari terbiasa minum alkohol, bahkan jadi budaya," imbuhnya.
Apalagi terkait pembatasan, Kota Bandung sebenarnya sudah memiliki aturan pembatasan minuman beralkohol dengan hadirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Baca Juga: Kontroversi, Walkot Bandung Minta RUU Minuman Alkohol Segera Disahkan
Baca Juga: PHRI Jabar Dukung RUU Minol, Asal Tak Merugikan Sektor Pariwisata