DPRD Jabar Batal Gelar Uji Kompetensi Honorer Berbayar

2. Tidak ada pungli dalam uji kompetensi ini

Terkait dugaan adanya pungutan liar dalam uji kompetensi tersebut, Dodi menegaskan beban biaya merupakan perhitungan dari lembaga penguji kompetensi yang sama sekali yang tak melibatkan intervensi dari Sekretariat DPRD.

"Jadi Setwan kan ada kerjaama dengan LSP AP-I (Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Perkantoran Indonesia), itu (biaya Rp 500 ribu) diserahkan kepada mereka sekaligus. Setwan tidak pernah ikut campur," kata dia.

Dodi merinci, saat ini ada 154 tenaga honorer di Sekretariat DPRD Jabar yang akan ikut uji kompetensi tersebut. Mereka terdiri dari beberapa pegawai di bagian humas, keuangan, persidangan hingga bagian umum.

Penunjukan LSP AP-I pun sudah sesuai dengan amanat PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di mana pemerintah berencana menghapus status tenaga honorer dan menggantinya dengan PPPK.

"Untuk bisa menjadi PPPK, mereka ini harus punya sertifikasi uji kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dalam pelaksanannya, LSP ini yang melakukan uji kompetensi makanya kita tunjuk LSP AP-I yang domisilinya masih ada di wilayah sini," ungkapnya.