TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Pengikut Rizieq Shihab Kepung DPRD Cimahi, FPI Minta Mahfud MD Bersikap

Massa aksi siap dipenjara bareng Rizieq Shihab

Massa pengikut Rizieq Shihab geruduk DPRD Kota Cimahi. (IDN Times/Bagus F)

Cimahi, IDN Times - Ratusan pengikut Rizieq Shihab yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Cimahi, Kamis (17/12/2020) siang.

Dari pantauan di lokasi, massa berjubah putih itu mulai memadati Jalan Djulaeha Karmita, Kota Cimahi sekitar pukul 13.00 WIB. Massa sempat membubarkan diri saat adzan Ashar berkumandang dari masjid Agung Cimahi.

Seakan tak gentar diterpa hujan. Massa unjuk rasa mulai kembali memadati pintu gerbang DPRD Kota Cimahi usai menjalankan ibadah. Massa mulai membubarkan diri setelah audiensi selesai. Mereka mulai balik kanan sekitar pukul 16.00 WIB.

1. Empat tuntutan untuk polisi

Massa pengikut Rizieq Shihab geruduk DPRD Kota Cimahi. (IDN Times/Bagus F)

Ketua DPW FPI Kabupaten Bandung Barat, Ade Saepudin mengatakan, aksi unjuk rasa ynag dilakukan ini ditujukan kepada Polres Cimahi. Mereka menyampaikan empat poin tuntutan kepada kepolisian.

"Yang pertama, usut tuntas terkait insiden kilometer 50 dengan membentuk tim khusus secara independen. Kedua, bebaskan Habib Rizieq Shihab tanpa syarat. Ketiga, hentikan kriminalisasi ulama. Keempat, stop diskriminasi hukum," ungkap Ade saat ditemui usai mediasi.

2. FPI menilai banyak kejanggalan kasus

Ketua DPW FPI Bandung Barat, Ade Saepudin. (IDN Times/Bagus F)

Ade menilai, ada banyak kejanggalan pada kasus pembunuhan enam anggota FPI di jalan tol kilometer 50. Ade meyakini, anggota pengawal Rizieq Shihab tidak membawa alat perang apapun terlebih membawa senjata api.

"Ada banyak kejanggalan yang harus dibuka. Bagi Islam, hilangnya satu jiwa saja lebih berat dari hancurnya dunia ini. Ini enam jiwa," kata Ade.

Sedangkan kasus kerumunan yang terjadi hingga menyeret Rizieq Shihab menjadi tersangka menurutnya tidak adil. Ade menyebutkan, kasus kerumunan massa juga sering terjadi pada kampanye Pilkada namun tidak ditindak.

"Kenapa hanya seorang Rizieq Shihab saja. Padahal ada banyak kasus kerumunan yang terjadi. Apalagi kerumunan yang terjadi di Pilkada," ujarnya.

3. Mahfud MD harus bersikap

Menkopolhukam RI, Mahfud MD (Twitter.com/mohmahfudmd)

Bersepakat dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ade meminta agar pemerintah pusat bersikap atas segala kegaduhan yang terjadi.

"Jelas sepakat (dengan Gubernur) pak Mahfud MD harus mengambil sikap. Kenapa terjadi kerumunan kan itu dari beliau asal mulanya," ucap Ade.

Menurut Ade, yang membolehkan Rizieq Shihab kembali ke tanah air dan membolehkan penjemputan adalah Menko Polhukam, Mahfud MD dengan syarat damai. "Kita sudah damai kok," sambungnya.

Berita Terkini Lainnya