Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat bisa dijadikan sebagai rujukan bagi siapa pun yang hendak menjalani tes terkait dengan virus corona (COVID-19).
Sebelumnya, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran sebesar Rp48 miliar untuk penanganan kasus COVID-19. Separuh dari anggaran itu dibelanjakan untuk mendapatkan alat tes virus corona dari Korea Selatan.
"Yang kita beli ini alat dari Korea Selatan karena menurut kita lebih cepat dan lebih canggih," ungkap Emil di Gedung Sate, Jumat (20/3).
1. Hasil Labkes Jabar sama dengan pusat
Emil menegaskan, hasil tes di Labkesda Jabar menunjukkan hasil yang sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
"Labkes Jabar sudah diakui. Kemarin proses administrasinya. Semua hasil testing dari Labkesda Jabar sama halnya dengan data di pusat diumumkan menjadi data rujukan," ujarnya.
2. Tes Kit terbatas hanya untuk 500 orang
Emil menyebutkan, Labkes itu dapat melakukan rapid test atau tes cepat hanya dalam waktu lima jam. Meski demikian, untuk saat ini, Labkesda Jabar baru dapat menangani 50 orang per harinya.
Sementara ini, layanan tes itu belum bisa dibuka untuk umum. Pasalnya, ketersediaan alat dan SDM yang terbatas menjadi hambatan. Tes kit yang tersedia sementara ini hanya untuk 500 orang.
"Kami tes dulu kepada yang pola sosialnya dekat dengan penyakit ini, mereka yang bepergian keluar negeri, mereka yang merawat pasien, petugas kesehatan, kelompok PDP dan keluarganya," papar Emil.
3. Warga umum bisa tes menunggu bantuan alat dari pusat
Ilustrasi virus corona (IDN Times/Arief Rahmat) Emil megatakan, warga di luar kategori di atas bisa melakukan tes menunggu bantuan dari pemerintah pusat mengenai pengadaan tes kit.
Rencananya, akan ada 10 ribu tes kit yang disediakan untuk Jabar. Intinya, tes akan dilakukan ke masyarakat umum bila ribuan tes kit dari pemerintah pusat telah datang.
"Nanti kalau sudah ada drop dari pemerintah pusat, yang jumlahnya ribuan maka masuk ke tahap dua, mereka yang punya risiko tinggi. Baru ujungnya kalau jumlahnya sangat banyak, maka ke masyarakat umum yang memang ingin tes secara mandiri," tuturnya.
