TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Berpihak ke Petani, Kementan Bertekad Tolak Impor Beras

Wamentan minta pertimbangan ulang terkait impor beras

Ilustrasi gudang beras (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Bandung Barat, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan M. Lutfi sudah memutuskan akan melakukan impor beras sebanyak satu juta ton. Mereka menilai kebijakan impor beras tidak akan merusak harga gabah petani dan beras.

Namun para petani tidak mempercayai klaim yang digaungkan itu. Petani menilai kebijakan impor beras yang akan dilakukan menjelang panen raya ini tidak tepat dilakukan. Petani meyakini stok beras di tanah air masih cukup sampai pertengahan tahun.

1. Wamentan tidak setuju impor

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasibul Qalbi. (IDN Times/Bagus F)

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi dengan tegas menolak wacana impor beras yang digaungkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, wacana impor beras bisa berdampak buruk pada para petani padi di tanah air.

"Kami agak kurang setuju (impor beras). Karena di DPR sekalipun pada Raker tadi pagi juga pada menanyakan hal itu," ungkap Harvick saat ditemui di Lembang, Kamis (18/3/2021).

2. Wamentan sebut ada perdebatan data ketersediaan beras

Stok beras (IDN Times/Hendra Simanjuntak)

Menurutnya, jika ada persoalan terkait beras mestinya dikoordinasikan terlebih dahulu. Pertimbangan penting atau tidaknya melakukan impor nantinya bisa dilihat dari stok beras yang berada di tanah air.

"Jadi beberapa diskusi perlu atau tidaknya melakukan impor beras, masing-masing punya data apakah perlu dilakukan atau tidak? Kondisinya data-data jumlah ketersediaan beras itu tidak semua sinkron. Tentu saja lebih diutamakan agar tidak impor," jelas Harvick.

3. Ketidaksetujuan impor sudah disampaikan ke DPR

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Harvick menegaskan, ketidaksetujuan Kementerian Pertanian untuk melakukan impor beras ini sudah disampaikan kepada DPR RI. Harvick berharap DPR bisa mempertimbangkan perlu tidaknya kebijakan impor beras dilakukan.

"Yang jelas ketidaksetujuan impor beras sudah disampaikan ke DPR," sebutnya.

Berita Terkini Lainnya