Serikat Pekerja PT. Pos Tolak Rencana Kenaikan Iuran BPJS
Kenaikan dianggap akan membebani masyarakat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih menjadi polemik di kalangan masyarakat umum, meski saat ini rencana tersebut masih dalam proses pembahasan di Komisi IX DPR RI. Ketua Serikat Pekerja PT Pos Indonesia (SPPI) Jaya Santosa menginginkan rencana kenaikan tersebut langsung dibatalkan.
Pria yang akrab dengan sapaan Jaya tersebut mengatakan, tidak ada komentar panjang atau pun tanggapan mengenai BPJS. Menurutnya, seluruh buruh PT Pos Indonesia hanya meminta DPR dan BPJS menggagalkan rencana kenaikan iuran tersebut.
"Tanggapan saya satu saja, menolak kenaikan BPJS," ujar Jaya saat dihubungi, IDN Times Jabar, Sabtu (9/11).
1. Defisit tidak melulu harus menaikkan iuran BPJS
Jaya menjelaskan, sikap seluruh pekerja pos jelas menolak rencana kenaikan tersebut, meski kenaikan tergolong kecil. Sebab, jika dipukul rata, kenaikan tetap akan membebani masyarakat terutama yang sudah berkeluarga.
"Saya menolak karena ini memberatkan. Kalau dihitung satu per satu kecil memang, tapi kita kan berkeluarga. Oleh karena itu, kami menolak," ungkapnya.
Bagi Jaya, urusan defisit tidak melulu dapat dituntaskan dengan menaikkan iuran. Ia merasa masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisir defisit.
"Mengenai masalah defisit, itu kan kinerja BPJS aja yang menurut kita kurang maksimal," katanya.