Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Kasus penyebaran virus corona di Kota Bandung masih terjadi. Berdasarkan data covid.bandung, total kasus positif virus corona mencapai 10.157 orang per Senin(8/2/2021). Terus bertambahnya angka kasus virus corona ini dinilai akibat semakin tidak jelasnya penanganan virus corona di Kota Bandung.
Dari langkah yang tidak jelas itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan menilai, masyarakat Kota Bandung pun terkesan cuek dengan kebijakan apapun yang diterapkan Pemkot Bandung.
"Sampai sekarang masyarakat bukan hanya bingung tetapi banyak yang sudah cuek, istilah sudah bingung, implementasi seperti apa, pengawasan lemah, penegakan hukum lemah," ujar Cecep saat dihubungi, Selasa (9/2/2021).
1. Masyarakat banyak bingung soal istilah penanganan corona
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe Cecep mengatakan, kebingungan masyarakat Kota Bandung sampai saat ini tidak hanya dirasakan karena aturan baru belum keluar. Banyaknya istilah yang diterapkan pemerintah banyak belum dipahami masyarakat.
"Pemkot Bandung mau bagaimana masyarakat coba tanya saja, istilah juga banyak belum paham kebijakan juga kan ini belum tahu," ungkap Cecep.
2. Informasi penanganan corona pada publik belum jelas
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe Dalam menerapkan aturan penanganan COVID-19 ada beberapa aspek-aspek yang harus diperhatikan. Menurutnya, Pemkot Bandung harus terbuka pada pemerintah pusat dan meminta banyak masukan yang kemudian dievaluasi bersama jajaran.
"Saat ini informasi soal penanganan COVID-19 pada publik juga lemah menurut saya," ucapnya.
3. Penanggulangan harus singkron antara pemerintah pusat dan daerah
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe Ia menambahkan, kebijakan penanganan corona harus didasarkan kepada kajian yang diambil dari validitas yang baik. Hal ini dilakukan guna meminimalisir ada perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah.
"Pusat harusnya libatkan daerah dahulu misal pusat begini daerah gimana, misal pusat kalau begini daerah harus gini-gini," katanya.
4. Wali Kota Bandung belum putuskan aturan baru
Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, Pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk memperpanjang PSBB Proporsional hingga 22 Februari mendatang.
Dalam perpanjangan PSBB Proporsional ini akan ada sejumlah kebijakan baru yang bakal diterapkan. Mulai dari adanya pelonggaran aturan di sektor ekonomi, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga aturan transportasi publik.
Namun, kata Ema, sejumlah usulan itu akan diputuskan Wali Kota Oded M. Danial dan mengeluarkan Perwal baru.
"Kami baru sebatas usulan yah ini, bahan diambil oleh pimpinan dan belum diputuskan," ujar Ema di Balai Kota Bandung, Selasa (9/2/2021).
5. Aturan berbeda antara pusat, provinsi, dan kota
(Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Bandung, Ema Sumarna usai disuntik dosis kedua) IDN Times/Azzis Zulkhairil Pemkot Bandung sendiri sudah mendapatkan surat edaran dari Kemendagri nomor 3 tahun 2021 soal karantina wilayah tingkat kelurahan. Disamping itu, Ema menyebutkan bahwa surat edaran dari Provinsi Jabar juga keluar dengan usulan daerah melanjutkan PSBB proporsional.
"Keputusan Gubernur Jabar tahun 2021 per hari ini juga keluar yang intinya gubernur perpanjangan PSBB proporsional dan kami ada di dua kutub itu dan kami mengakomodasi Inmendagri dan keputusan pak gubernur," tuturnya.
Meski dua keputusan itu turun dengan waktu yang bersamaan, Ema mengatakan, Pemkot Bandung sudah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan mengusulkan sejumlah aturan-aturan baru yang nantinya akan ditandatangani wali kota.
"Ada dua opsi, jadi ada aturan WFH 50/50, kami usulkan nih bukan keputusan insyallah pak wali tanda tangan perwal ini," ungkapnya.
Baca Juga: 51 Koruptor Lapas Sukamiskin Positif Corona, Ini Kata Pemkot Bandung
Baca Juga: Banjir Kabupaten Subang, Jalan Menuju Pamanukan Lumpuh
