TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Jangan Ceroboh, Apa Saja Batasan Berekspresi di Dunia Digital?

Kecerobohan di dunia digital bisa berdampak buruk, lho!

pixabay
Verified
Galih Persiana

Bandung, IDN Times – Pada Selasa (13/9/2022), IKP Kominfo RI dan Komisi 1 DPR RI menggelar diskusi virtual dengan tema “Bebas dan Terbatas Dalam Berekspresi di Dunia Digital”. Diskusi dihadiri oleh berbagai ahli yang menerangkan berbagai batasan dalam berkspresi di dunia digital.

Literasi digital dan aturan-aturan yang melekat pada berbagai platform digital, perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, semakin hari jumlah masyarakat yang melek digital semakin banyak.

Hal tersebut menjadi keuntungan sekaligus ancaman bila masyarakat memang tak mengerti apa saja batasan berekspresi di ranah digital.

1. Setiap warga punya kesamaan hak dalam berpendapat

pexels.com/cottonbro

Prof. Henri Subiakto, Guru Besar Universitas Airlangga yang membuka diskusi ini menuturkan bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak untuk berpendapat di dunia digital. Meski pun Henri menyadari bahwa media sosial sejauh ini telah menyamakan semua orang yang sejatinya tidak setara.

Ia menjelaskan bahwa aturan-aturan berekspresi di sosial media seharusnya dibuat oleh setiap platform media sosial, yang tentu disepakati oleh pemerintah dan mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia.

“Adanya aturan komunitas di setiap kanal media sosial, dan aturan terkait larangan berbuat jahat membongkar IT, kejahatan dan penipuan melalui IT,” tutur Prof. Henri.

2. Isu di luar norma selalu menjadi perhatian

Instagram

Sementara itu Fahmi Alfansi Putra Pane, pegiat literasi, sepakat jika setiap warga negara diizinkan untuk berekspresi di berbagai platform, salah satunya sosial media. Namun, ada banyak sekali hal yang belum dimengerti oleh masyarakat, utamanya terkait norma sosial yang tak boleh dilanggar.

“Berpendapat itu boleh, tapi ada batasan yang harus dipahami sebagai topik pembicaraan antara lain yang bertentangan dengan norma sosial dan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang,” tutur Fahmi.

Misalnya tema terkait LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), kata Fahmi, akan menjadi atensi masyarakat digital karena berbagai alasan. “Karena tidak sesuai dengan norma serta aturan yang berlaku di Indonesia, salah satunya,” katanya.

Baca Juga: Polda Metro: Raffi Ahmad Datang untuk Konsultasi UU ITE 

Baca Juga: Kekerasan dan UU ITE, Ancaman Nyata Kebebasan Pers di Sulsel

Topik:
sosial media
UU ITE
media sosial
media sosial indonesia
Berita Terkini Lainnya

Sampel Makanan Penyebab Keracunan Massal di Cimahi Masih Diperiksa

Digitalisasi Era Ridwan Kamil Bikin Pendapatan Pajak Jabar Meningkat

Pemprov Jabar Resmi Terima Berkas Gugatan Panji Gumilang

Pendapatan Pajak Rokok di Jabar Meningkat Rp4,2 Triliun

Jutek Bongso Diusung Jadi Ketua Peradi Kota Bandung

Diisukan Miring, Golkar Jabar Pastikan Solid dengan Airlangga Hartarto

Sapuhi Ajak Pemerintah Tingkatkan Pelayanan Jemaah Haji dan Umrah

Klinik Inggit Garnasih Gratiskan Pelayanan Kesehatan Bagi Duafa

Ridwan Kamil Disebut Darah Nahdatul Ulama dari KH. Muhyiddin

Ketua Peradi Ultimatum Aparat Tak Asal Geledah Kantor Advokat