TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Adian Napitupulu: Wacana Cadangan Militer Pelajar Kurang Kajian

Adian mempertanyakan sisi urgensi daripada cadangan militer

IDN Times/Bagus F
Verified
Bagus F

Bandung, IDN Times - Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu memprotes wacana pembentukan komponen cadangan pertahanan militer dari kalangan pelajar oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.

Menurutnya pembentukan komponen cadangan pertahanan militer dari kalangan pelajar harus melalui tahapan urgensi yang jelas.

Sebelum wacana itu berlanjut, Adian meminta agar Menhan menunjukan data hasil kajian terhadap potensi ancaman untuk mengukur seberapa urgensi pembentukan komponen cadangan militer itu.

"Kemarin kami pada rapat sama Menhan, meminta kajian terhadap potensi ancaman ke depan dari berbagai lembaga terkait. BIN, BAIS dan lembaga lain," ungkap Adian saat ditemui wartawan di Bandung, Sabtu (16/11).

1. Kajian potensi ancaman dipertanyakan

Ilustrasi siswi SMP. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Kata Adian, wacana Menhan Prabowo harus melalui perhitungan yang rasional. Maka dari itu, Adian mempertanyakan alasan Menhan mewacanakan program cadangan militer dari kalangan pelajar.

"Nah apakah butuh cadangan militer? Ya kita harus lihat dari potensi ancamannya dulu. Itu yang sedang kita tunggu," tuturnya.

"Harus kita hitung dong kekuatan real (militer) kita. Karena begini, kalau mau menyusun postur pertahanan, lu harus mampu membaca atau melakukan analisa kajian terkait potensi ancaman ke depan," ujarnya.

2. Kajiannya harus konkrit

ANTARA/Puspa Perwitasari

Hingga saat ini, Adian mengatakan DPR belum menerima hasil kajian terkait potensi ancaman ketahanan negara. Program yang diwacanakan pun kata dia harus melalui beberapa tahap kajian.

"Harusnya kan disajikan dulu datanya. Potensi ancaman begini, yang akan kita hadapi begini. Apakah militernya bentuknya intervensi fisik, invasi fisik, atau bukan? Apakah pakai proxy atau tidak?" ujar Adian.

3. Harus dibahas bareng DPR

IDN Times / Irfan Fathurohman

Menurut Adian, segala program kementerian akan berkaitan dengan penyusunan anggaran. Bahasan itu tidak bisa lepas dari DPR RI, sebab penambahan maupun pengurangan anggaran harus dibicarakan dengan legislatif.

"Langkah yang akan dilakukan itu, pasti akan terkait dengan anggaran. Nah sehingga dia tidak bisa lakukan sendiri. Dia harus bicarakan dengan DPR, karena kalau anggarannya bertambah, sementara keuangan kita tidak cukup, kan harus dibicarakan," papar Adian.

Adian mengatakan, dari data potensi ancaman itu, barulah akan bisa dibuat postur pertahanan. Dari postur pertahanan yang matang, baru bisa menyusun anggaran.

"Nah sekarang menurut gue memetakan dulu potensi ancaman yang mau dihadapi. Dari situ kita tau kebutuhan yang akan dibutuhkan," lanjutnya.

Topik:
militer
TNI
TNI ( Tentara Nasional Indonesia )
DPR RI
pdi p
pdi perjuangan
Prabowo Subianto
Berita Terkini Lainnya

[BREAKING] Keracunan Makanan, 43 Buruh Pabrik di Bandung Dibawa ke Rumah Sakit

Pernikahan Dini Marak di Bandung, 76 Anak Hamil di Luar Nikah

Dalam Dua Pekan, Polisi Amankan 16 Orang Pengedar Narkoba di Bandung

BI Klaim Biaya 0,3 Persen QRIS Demi Perbaiki Pelayanan pada Pengguna 

Pegawai Pemkab Diduga Nyabu Dekat Kantor Bupati Purwakarta

Libatkan 4.000 Peserta, Arsenal Indonesia Gelar Donor Darah Massal

Bayar Rp5 Juta, Otak-atik KK saat PPDB Demi Sekolah Negeri

Klinik Inggit Garnasih Resmi Beroperasi, Pembangunan Telan Biaya Rp7 M

Bank Emok Cekik Warga Jabar, Ridwan Kamil Ajak Hijrah ke Kredit Mesra

Pemprov Jabar Siap Lawan Bang Emok dengan Kredit Mesra