Yana Mulyana Disebut Intoleran Usai Resmikan Gedung Dakwah Anti Syiah

Dari data riset Setara Institute saat ini masih sering terjadi pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan pada kategori aktor non-negara. Dengan adanya wali kota Bandung dalam peresmian ini seakan membingkau kelompok-kelompok yang menjadi objek gerakan ANNAS seeperti tidak diakui negara.

Kehadiran dan apresiasi yang diberikan oleh wali kota Bandung telah menciderai rasa keadilan korban intoleransi, terutama komunitas syiah yang secara berulang menjadi korban intoleransi dan pelanggaran atas kebebasan beragama oleh ANNAS.

"Selain itu, wali kota juga telah memporak-porandakan agenda-agenda inklusi sosial dan penguatan kohesi sosial yang dengan kerja diupayakan jaringan masyarakat sipil dan komunitas lintas agama di Bandung," kutip keterangan tersebut.

Setara Institute mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan teguran kepada wali kota atas sikap dan tindakannya tersebut. Walikota dan aparatur Pemerintah Kota dan Kecamatan di sana.

Aparatur negara, termasuk DPRD, aparat TNI dan kepolisian setempat, serta perangkat kecamatan, harus bersikap netral dan patuh pada UUD Negara Republik Indonesia tahun di mana Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 (2) memberikan jaminan kesetaraan kepada tiap-tiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Demikian pula dengan Panglima TNI dan Kapolri. Mereka harus memberikan peringatan dan teguran keras kepada jajarannya yang mendukung kegiatan organisasi intoleran.

Berkaitan dengan isu ini, Setara Institute juga mendesak Pemerintah pusat meninjau ulang penamaan organisasi ANNAS yang mengandung frasa “Anti Syiah”, dengan tetap menghormati hak berkumpul dan berorganisasi sesuai jaminan HAM dan hak konstitusional warga. Permusuhan terhadap sesama warga negara yang diekspresikan sebagai nama dan misi organisasi nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjamin kesetaraan warga negara.

"Frasa 'Anti Syiah' sebagai penciri utama ANNAS jelas bertentangan dengan Pasal 3 UU Ormas, yang berbunyi “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kutip keterangan Setara Institute.

IDN Times telah coba mewawancarai Yana Mulyana yang hadir dalam acara tersebut. Namun, dia belum mau memberikan komentar sama sekali atas kegiatan tersebut.