Wagub Uu Jadi Koboi, 417 Tambang Ilegal di Jabar Diinstruksikan Tutup

07 Feb 2020, 17:26 WIB

Dok. Humas Jabar

Bandung, IDN Times - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum langsung bertindak tegas setelah mendapat mandat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam mengurusi masalah tambang ilegal. Uu meminta 27 kepala daerah di Jabar segera menutup tambang ilegal yang berada di daerahnya.

Instruksi penutupan tambang ilegal tersebut dimita Emil saat menggelar konsolidasi bersama seluruh Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Jabar di The Arnawa Hotel, Kabupaten Pangandaran, Jumat (7/2).

Berdasar catatan Pemprov Jabar, per Kamis (6/2), ada 417 kegiatan pertambangan ilegal yang beroperasi di Jawa Barat. Hal itu yang menjadi fokus pemprov untuk dilakukan inspeksi.

1. Segera tutup tambang yang tak miliki izin

Dok. Humas Jabar

Uu menyampaikan, instruksi itu sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Provinsi terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Pasalnya, pertambangan ilegal di Jawa Barat berakibat pada kerusakan tata ruang yang berpotensi pada bencana alam.

"Kami memberikan tugas kepada semua Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota untuk menutup semua aktivitas pertambangan di daerahnya masing-masing. Yang tidak memiliki izin, tutup segera," ujar Uu di Pangandaran, Jumat (7/2).

2. Banyak tambang yang salahi tata ruang

(Ilustrasi) Dok. Humas Jabar

Sebelumnya, pada Minggu (2/2) lalu Uu menggandeng Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi galian pasir di kaki Gunung Tampomas.

Setelah dibuktikan perusahaan tambang pasir itu tidak memiliki izin, Uu meminta agar kegiatan pertambangan itu dihentikan sementara. Uu juga menginstruksikan agar menyegel sejumlah alat berat di lokasi.

"Masih banyak yang belum tertib dan menyalahi tata cara penambangan sehingga terjadi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat. Dan ini (tutup tambang ilegal) juga merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden," kata Uu.

3. Tambang ilegal berdampak pada tingginya potensi bencana

Unsplash.com/Badibanga Roger

Menurut Uu, kerusakan tata ruang Jawa Barat akibat penambangan liar merupakan salah satu penyebab banyaknya banjir dan longsor terjadi di Jabar belakangan ini.

"Presiden Joko Widodo mengatakan harus ada deregulasi perizinan. Artinya jangan terlalu mudah memberikan izin, tapi jangan juga dipersulit. Yang pasti tidak boleh menyalahi aturan yang berdampak pada kerusakan lingkungan," ucap Uu.

4. Bersama para wakil kepala daerah kuatkan komitmen pembangunan zona integritas

Dok. Humas Jabar

Uu menyebutkan, rapat koordinasi yang dilakukan denhan para wakil kepala daerah juga untuk menguatkan komitmen Pembangunan Zona Integritas di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jabar menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Tahun Reformasi Birokrasi Juara 2020.

"Kegiatan ini menguatkan fungsi para wakil yaitu yang tertera adalah tentang pengawasan di mana didalamnya ada pengawasan pertambangan dan juga ada penguatan tentang realisasi fakta Integritas Pemda Provinsi Jabar yang antikorupsi," pungkasnya.