Wagub Jabar Minta Daerah Buat Anggaran Khusus Cegah Stunting

Uu menjelaskan, penanganan stunting di Jabar tidak bisa hanya mengandalkan tenaga dari tingkat provinsi. Kabupaten dan kota yang ada di dalamnya harus ikut serta dan berkolaborasi untuk mengentaskan stunting.

"Sebenarnya kendalanya tidak ada, cuman mungkin kesadaran saja kita tentang hal itu (pencegahan stunting), dan hal itu kalau menurut kami bukan sesuatu hal yang cukup berat," katanya.

Uu mengatakan, angka stunting pada 2021 tercatat sebanyak 960 ribu kasus. Sementara tahun ini, kata dia, angka tersebut akan mengalami penurunan meskipun belum signifikan.

"Alhamdulillah trennya positif tetapi kan penduduk Jabar sangat banyak, sekitar 53 juta (jiwa). Nah konsekuensinya termasuk stunting bahkan tenaga kerja juga banyak. Tetapi ini semua kita sedang ikhtiar maksimal," kata dia.

Untuk diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sebelumnya mencatat angka prevalensi stunting di Jabar dari 2018-2021 mengalami penurunan, dari 31,5 persen pada 2018, kini berada di angka 24,5 persen. Angka tersebut menunjukan penurunan cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu 31,5 persen.

Meski terjadi penurunan, angka prevalensi tersebut masih terbilang cukup tinggi, mengingat jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbesar se-Indonesia. Oleh karena itu, BKKBN bersama Pemprov Jabar menyiapkan skema untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota se-Jabar pada tahun 2022 hingga 2024.

Terlebih, usai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang ditindaklanjuti BKKBN dengan Peraturan BKKBN Nomor 12  tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024, atau dikenal dengan RAN PASTI.