Bandung, IDN Times - Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai risiko kesehatan, tetapi juga konsekuensi ekonomi dan sosial yang perlu diperhitungkan pemerintah. Pengamat menilai, kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan kajian menyeluruh agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan dampak terhadap tenaga kerja.
Perdebatan menguat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik haram. MUI juga merekomendasikan pemerintah bersama DPR menyusun regulasi pelarangan vape beserta sanksinya.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut fatwa tersebut dan menyatakan tengah mengkaji penguatan kebijakan pengendalian rokok elektrik, termasuk kemungkinan melarang total peredarannya.
Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai konsekuensi sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut. Menurutnya, persoalan ini menyangkut kepastian hukum, keberlangsungan usaha, investasi, penerimaan negara, hingga penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2025 yang menjadi rujukan dalam bahan kajian industri, nilai produksi rokok elektrik mencapai Rp25,17 triliun. Sementara penerimaan cukai rokok elektrik sepanjang 2025 tercatat Rp2,84 triliun.
Di tingkat pekerja, ketidakpastian mengenai masa depan industri tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran. Sejumlah pekerja toko vape di Kota Bandung mengaku mengalami penurunan omzet dan cemas kehilangan pekerjaan apabila pelarangan benar-benar diberlakukan.