Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Potret vape atau rokok elektrik (unsplash.com/Ivan Florendo)
  • MUI memfatwakan vape haram dan merekomendasikan pelarangan; Kemenkes sedang mengkaji penguatan pengendalian hingga kemungkinan larangan total karena risiko nikotin, zat toksik, dan penyalahgunaan.
  • Pemerintah diminta mengkaji dampak menyeluruh: produksi vape 2025 bernilai Rp25,17 triliun, cukai Rp2,84 triliun, ekspor meningkat, serta sektor ini diklaim menyerap sekitar 150 ribu pekerja.
  • Regulasi yang berlaku dan mekanisme penegakan perlu diperjelas; pekerja toko vape di Bandung melaporkan omzet turun dan khawatir kehilangan mata pencaharian jika larangan diterapkan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
MUI berkata vape tidak boleh karena bisa bahaya bagi tubuh. Kementerian Kesehatan sedang memikirkan aturan yang lebih keras, mungkin melarang vape semua. Tapi banyak toko vape dan pekerjanya takut kehilangan uang dan pekerjaan. Pemerintah diminta menghitung bahaya kesehatan, aturan, dan nasib pekerja sebelum membuat keputusan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Perdebatan mengenai vape membuka ruang bagi penyusunan kebijakan yang lebih menyeluruh, dengan perlindungan kesehatan sebagai perhatian utama tanpa mengabaikan kepastian hukum, pekerja, dan pelaku usaha. Landasan regulasi yang sudah tersedia, ditambah data ekonomi serta perhatian terhadap risiko kesehatan dan lingkungan, memberi pemerintah bahan untuk memetakan dampak secara lebih terukur.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai risiko kesehatan, tetapi juga konsekuensi ekonomi dan sosial yang perlu diperhitungkan pemerintah. Pengamat menilai, kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan kajian menyeluruh agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum dan dampak terhadap tenaga kerja.

Perdebatan menguat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 pada 6 November 2026. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik haram. MUI juga merekomendasikan pemerintah bersama DPR menyusun regulasi pelarangan vape beserta sanksinya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyambut fatwa tersebut dan menyatakan tengah mengkaji penguatan kebijakan pengendalian rokok elektrik, termasuk kemungkinan melarang total peredarannya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai konsekuensi sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut. Menurutnya, persoalan ini menyangkut kepastian hukum, keberlangsungan usaha, investasi, penerimaan negara, hingga penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2025 yang menjadi rujukan dalam bahan kajian industri, nilai produksi rokok elektrik mencapai Rp25,17 triliun. Sementara penerimaan cukai rokok elektrik sepanjang 2025 tercatat Rp2,84 triliun.

Di tingkat pekerja, ketidakpastian mengenai masa depan industri tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran. Sejumlah pekerja toko vape di Kota Bandung mengaku mengalami penurunan omzet dan cemas kehilangan pekerjaan apabila pelarangan benar-benar diberlakukan.

1. Pemerintah diminta hitung dampak ekonomi dan ketenagakerjaan

ilustrasi vape/pinterest.com

Nilai ekonomi industri rokok elektrik menjadi salah satu aspek yang perlu dipetakan dalam penyusunan kebijakan. Data SIINas 2025 mencatat nilai produksi sektor tersebut mencapai Rp25,17 triliun.

Dari sisi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat penerimaan cukai rokok elektrik atau REL sepanjang 2025 mencapai Rp2,84 triliun. Angka ini meningkat 7,38 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp2,65 triliun.

Selain itu, data industri yang disampaikan dalam bahan kajian mencatat nilai ekspor produk rokok elektrik meningkat dari 164,95 juta dolar AS pada 2022 menjadi 518,28 juta dolar AS pada 2025. Industri tersebut juga diklaim menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, mengatakan potensi ekonomi tersebut perlu diperhitungkan dalam kajian pemerintah. Namun, menurutnya, perhitungan tidak cukup hanya melihat penerimaan cukai dan investasi, tetapi juga harus memasukkan risiko kesehatan serta dampak lingkungan.

"Jadi, tentu saya kira cukup besar ya, dari potensi cukai terutama. Dan tentunya kan karena ada potensi ekonomi, maka investasi juga akan mengikuti," kata Acuviarta.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan studi kelayakan untuk mengetahui konsekuensi apabila pelarangan diterapkan. Kajian tersebut diperlukan agar keputusan tidak hanya didasarkan pada satu aspek, melainkan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terdampak.

Besarnya nilai produksi dan penerimaan cukai bukan berarti industri vape harus dipertahankan tanpa batas. Data tersebut justru dapat menjadi dasar untuk menghitung potensi perubahan penerimaan negara, dampak terhadap investasi, serta kebutuhan penanganan tenaga kerja apabila kebijakan pelarangan diberlakukan.

2. Risiko kesehatan dan kepastian hukum perlu dipertimbangkan

Pengamat Ekonomi Unpas, Acuviarta Kartabi. (Dok.Istimewa)

Di luar aspek ekonomi, risiko kesehatan menjadi alasan utama yang mendasari desakan pengendalian rokok elektrik.

Dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menyatakan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ketentuan fatwa tersebut juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan.

Dari sisi kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengingatkan bahwa rokok elektrik tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif, serta zat toksik dan karsinogenik yang berpotensi membahayakan tubuh. BPOM juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat berbahaya lainnya.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Regulasi tersebut mengatur pengendalian produk tembakau dan rokok elektrik, termasuk ketentuan mengenai kandungan, pembatasan usia, serta pengamanan dari paparan zat adiktif.

Pengamat kebijakan publik Unpar, Kristian Widya Wicaksono, mengatakan keberadaan regulasi tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.

"Sebenarnya pemerintah telah memiliki dasar pengaturan rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur pengamanan zat adiktif, termasuk rokok elektrik, antara lain melalui perizinan usaha dan pengujian kandungan nikotin," ujar Kristian, Senin (16/11/2026).

Sementara itu, Acuviarta mengingatkan bahwa perubahan kebijakan menuju pelarangan membutuhkan aturan turunan dan mekanisme penegakan hukum yang jelas.

"Ya kontraproduktif, karena harus ada aturan turunan dan ada harus ada penegakan hukumnya, law enforcement-nya," ujarnya.

Menurutnya, koordinasi antarkementerian dan lembaga diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan, termasuk mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan kegiatan usaha yang terdampak.

3. Pekerja di Bandung khawatir kehilangan mata pencaharian

ilustrasi vape.(unsplash.com/ E-Liquid Inggris)

Dampak ketidakpastian kebijakan juga dirasakan pekerja di sektor penjualan rokok elektrik. Di Kota Bandung, sejumlah vaporista mengaku khawatir kehilangan sumber penghasilan apabila pemerintah benar-benar melarang peredaran vape.

Franky Yales (28), vaporista di Vaporic Vapestore, kawasan Ciumbuleuit, mengatakan omzet toko tempatnya bekerja turun hampir 70 persen setelah kabar fatwa MUI dan wacana pelarangan vape ramai diperbincangkan.

Franky telah bekerja selama 12 tahun di industri rokok elektrik. Penghasilannya selama ini turut digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup ibu dan tiga adiknya.

"Pas ada berita itu langsung drop omzet, hampir 70 persen. Was-was pasti. Dengan turunnya omzet, itu sudah jadi tanda," kata Franky.

Ia mengaku belum memiliki gambaran pekerjaan lain apabila toko tempatnya bekerja harus tutup. Pengalaman kerjanya selama ini terpusat di industri rokok elektrik.

"Gak kepikiran mau kerja apa kalau toko tutup. Saya sudah pernah melamar-lamar, tetapi dari awal pengalaman saya di sini. Di usia saya sekarang, susah cari kerja. Kerja mau ke mana zaman kayak gini?" ujarnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Rian Nurahman (30), vaporista di Zaenal Vapestore, kawasan Cisitu, Kota Bandung.

Setelah enam tahun bekerja di industri vape, pekerjaan tersebut menjadi satu-satunya sumber penghasilan Rian yang telah berkeluarga dan memiliki seorang anak.

Ia berharap pemerintah turut memikirkan langkah penanganan bagi pekerja yang berpotensi kehilangan mata pencaharian apabila pelarangan diterapkan.

"Harapan saya, pemerintah bisa memikirkan solusi terbaik. Yang paling penting itu solusinya. Karena kami juga tidak akan bisa melawan pemerintah," ucapnya.

Pengalaman Franky dan Rian merupakan gambaran kekhawatiran pekerja di tingkat lokal, bukan representasi kondisi seluruh tenaga kerja industri vape. Namun, keduanya menunjukkan bahwa perubahan kebijakan berpotensi membawa konsekuensi langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, kajian pemerintah perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari bukti ilmiah mengenai risiko kesehatan, efektivitas pengendalian, kepastian hukum, hingga dampak ekonomi dan ketenagakerjaan.

Perlindungan kesehatan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama. Namun, apabila pelarangan diputuskan, pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme transisi, pengawasan, dan langkah mitigasi bagi masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, kebijakan mengenai rokok elektrik tidak berhenti pada keputusan melarang atau mengizinkan, tetapi juga memastikan tujuan perlindungan kesehatan dapat dijalankan dengan kepastian hukum dan memperhitungkan konsekuensi sosial ekonomi secara terukur.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More