UU Ketenagakerjaan Disahkan, Buruh Jabar Soroti Pesangon dan Upah

Roy menilai terdapat sejumlah substansi dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang lebih baik dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya berkaitan dengan pesangon.

Dia mengatakan, ketentuan upah kembali mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak lagi menggunakan perhitungan 0,5 seperti dalam aturan sebelumnya.

"Termasuk mengenai penetapan upah, sekarang indeksnya dalam draft yang kita ketahui itu 0,5 sampai dengan 1 persen, artinya lebih baik daripada undang-undang sebelumnya," katanya.

Selain pesangon dan pengupahan, Roy menyebut terdapat perubahan dalam aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Masa kerja PKWT dibatasi maksimal empat tahun, dari sebelumnya lima tahun. Ketentuan mengenai pekerja alih daya atau outsourcing juga disebut lebih dibatasi karena hanya mencakup lima jenis pekerjaan.

Meski menyambut positif pengesahan UU tersebut, Roy mengatakan belum seluruh tuntutan buruh dipastikan terakomodasi. KSPSI Jabar masih menunggu salinan resmi UU Perlindungan Ketenagakerjaan setelah mendapatkan nomor dan dimasukkan dalam lembaran negara.

"Kalau ada yang belum sesuai dengan tuntutan teman-teman buruh, tentu kita akan mengambil langkah. Karena sudah menjadi undang-undang, langkahnya adalah mengajukan pengujian material kepada MK terhadap pasal-pasal yang kita anggap belum sesuai," ucapnya.

Sementara itu Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengapresiasi pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan. Dia juga mengapresiasi pernyataan DPR RI yang menyebut sekitar 80 persen usulan buruh telah diakomodasi dalam aturan tersebut.

"Kalau dari statement DPR RI 80 persen mengakomodir usulan buruh, saya apresiasi. Tapi saya belum dapat secara utuh isi UU tersebut. Nanti setelah rilis isinya baru saya bisa komentar lebih banyak," kata Dadan.

Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka. Ia mengaku belum dapat memberikan penjelasan mengenai implementasi maupun pengawasan UU tersebut di perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.

"Maaf, kami belum bisa komen, karena belum dapat draft-nya," kata Kim.