Usai Diturunkan, Foto Gibran akan Dipasang Lagi di DPRD Jabar

Buky memastikan foto Gibran sudah kembali dipasang di ruang Banggar DPRD Jabar. Dia mengaku langsung memberikan instruksi setelah mengetahui foto Wakil Presiden tersebut diturunkan saat audiensi bersama kelompok masyarakat sipil.

Menurutnya, DPRD Jabar perlu menunggu kepastian resmi terkait status Gibran sebagai Wakil Presiden. Karena itu, pemasangan foto tidak bisa dilakukan berdasarkan informasi atau kabar yang belum memiliki keputusan resmi.

Buky membantah adanya instruksi dari pimpinan DPRD Jabar untuk menurunkan maupun membalikkan foto Gibran. Dia mengaku terkejut ketika foto tersebut menjadi sorotan publik.

Menurutnya, DPRD sebagai rumah rakyat berkewajiban menerima masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Bahkan, surat permohonan audiensi dari kelompok tersebut sudah diterima sehari sebelum muncul kabar pengunduran diri Gibran.

"Ada beberapa tuntutan sebetulnya, satu hari sebelum Wakil Presiden RI menyatakan mengundurkan diri, surat itu sudah kami terima. Ada sekitar enam tuntutan kalau enggak salah ya," ujarnya.

Setelah audiensi selesai, peserta meminta foto bersama. Buky saat itu didampingi Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan. Dia mengaku melihat ada seseorang membawa pigura foto Gibran, tetapi tidak mengetahui ketika foto tersebut dibalik.

"Di akhir setelah audiensi, seperti biasa mereka minta foto bersama. Saya ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Pak Iwan. Kemudian memang kelihatan ada yang membawa pigura foto dari Wakil Presiden RI, lalu saya kan posisi di pinggir. Saya tidak tahu bahwa posisi fotonya itu dibalikin," ungkapnya.

Untuk memastikan kronologi kejadian, Buky mengatakan DPRD Jabar akan mengirimkan surat kepada Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat melalui koordinatornya. Klarifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui pihak yang melakukan penurunan hingga pembalikan foto Gibran. Buky berharap pihak aliansi segera memberikan penjelasan agar persoalan tersebut tidak terus berkembang.

"Saya akan mengklarifikasi atau minta klarifikasi Tim Masyarakat Sipil Jawa Barat melalui koordinatornya. Kami akan bersurat hari ini meminta klarifikasi atas kejadian kemarin. Kami akan tunggu jawabannya secepat mungkin," katanya.

Buky menilai insiden tersebut turut berdampak terhadap nama baik DPRD Jabar. Sebab, kejadian itu memunculkan kesan bahwa lembaga legislatif maupun pimpinannya tidak menjaga etika kelembagaan.

"Ya tentu pertama adalah nama baik ya. Jadi kami kan harus menjaga etika, kami harus menjaga ketertiban. Jadi ketika ada peristiwa seperti itu beredar di masyarakat kan seolah-olah DPRD ini menjadi lembaga atau pimpinannya tidak punya etika, padahal ini yang sangat kita jaga," tuturnya.